Pemerintah Perkuat Kemandirian Alutsista di Tengah Ancaman Konflik Geopolitik Global

KEKUATAN militer dan pertahanan yang tangguh menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara di tengah rivalitas antarnegara dan geopolitik global yang semakin tidak stabil. Hal itu juga disadari oleh Kementerian Pertahanan dengan upaya memperkuat industri pertahanan dalam negeri menjadi lebih mandiri.  

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Frega Wenas Inkiriwang mengatakan dalam eskalasi konflik global, pemerintah Indonesia saat ini masih terus membangun kekuatan alutsista dan mulai mengurangi ketergantungan impor alat-alat pendukung pertahanan dari luar negeri, antara lain dengan memprioritaskan pembangunan industri pertahanan.

Baca juga : NasDem Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Terhadap Alutsista Luar Negeri

“Kalau kekuatan alutsista, kita masih terus membangunnya karena bicara untuk modernisasi dan penguatan kostum pertahanan, itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat,” katanya kepada Media Indonesia di PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (25/6). 

Frega menekankan bahwa kemandirian industri pertahanan menjadi salah satu upaya penting untuk membangun postur pertahanan yang kokoh. Atas dasar itu, Kementerian Pertahanan menggelar kunjungan eksplorasi industri pertahanan PT Dahana, di Subang, Jawa Barat dan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. 

“Kalau selama dua hari ini kita berkunjung ke PT. Dahana dan ke PT. PAL, dari penjelasan secara teknis, itu butuh waktu yang cukup panjang. Bahkan tadi kalau melihat pemaparan dari PT. PAL, untuk membangun sebuah kapal selam misalnya, itu butuh 8 sampai 9 tahun, dan bahkan di beberapa proyek itu sampai 10 tahun,” ujarnya. 

Baca juga : Amelia Tegaskan Saatnya Kurangi Ketergantungan Alpalhankam Luar Negeri

Selain itu, kunjungan Frega ke berbagai industri pertahanan tersebut adalah wujud sinergi nyata untuk memastikan visi besar pertahanan negara berjalan di atas rel yang tepat. Ia pun menyinggung soal produk industri pertahanan dalam negeri yang tak kalah dengan negara lainnya. 

Frega mencontohkan sejumlah produk peledak dari PT Dahana yang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sudah mencapai 50% dan terus meningkat.

“Kita yakin dan optimis bahwa pembangunan postur kekuatan pertahanan di bawah pemerintahan Pak Prabowo tentunya ini akan terus berlanjut, dan memenuhi kemampuan kita yang dibutuhkan secara ideal. Bahwa bangsa kita ini tidak kalah, kita punya produk-produk unggulan yang memang dihasilkan oleh anak bangsa,” ucapnya. 

Alutsista dan Anggaran Negara

Kendati demikian, Frega menyadari bahwa upaya membangun kekuatan pertahanan akan bergantung pada kemampuan keuangan negara. Menurutnya, anggaran yang cukup juga memungkinkan pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri sehingga negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor alutsista. 

“Namun tentunya kita juga menyadari bahwa untuk pemenuhan alutsista, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Sehingga bukan hanya dari sisi pertahanan saja kita ingin dialokasikan, tapi kita juga melihat sejauh mana keuangan negara. Tentunya dengan kepemimpinan Pak Prabowo, beliau yang dulu memahami, bagaimana dan apa yang menjadi prioritas,” imbuhnya.

Selain itu, Frega juga optimis dengan kemandirian industri pertahanan akan terus berkembang dengan adanya Defend ID yang didirikan dengan tujuan utama untuk menjadi payung bagi industri pertahanan Indonesia. 

“Sejauh ini full support tentunya. Kenapa memang Defend Id itu didirikan adalah untuk memayungi Industri Pertahanan. Sehingga industri-industri pertahanan itu bisa diselaraskan ketika ada Holding,” tukasnya. 

Holding BUMN ini kata Frega dibentuk dengan menggabungkan beberapa perusahaan strategis di bidang industri pertahanan, seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, dan PT Dahana untuk memperkuat persediaan alutsista Indonesia. 

Frega juga mengingat bahwa industri pertahanan strategis tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan negara. Industri ini berkontribusi pada kemandirian, keamanan, dan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman. 

“Kalau melihat kebijakan saat ini, industri pertahanan strategis bukan hanya dilihat sebagai sebuah industri yang mencari profit, tapi juga untuk mendukung kedaulatan. Karena bicara industri pertahanan strategis ini produknya adalah digunakan oleh penjaga kedaulatan, seperti TNI, kemudian Kementerian Pertahanan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dahana Yusep Nugraha Rubani menjelaskan bahwa di tengah kondisi konflik dan perang geopolitik global, Indonesia bisa menangkap peluang untuk terus meningkatkan pasokan alutsista dengan pengembangan kemandirian industri dalam negeri.  

“Misalnya untuk yang roket RHAN-122, kita sudah bisa produksi sendiri dan fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri jadi kapasitas produksi kita itu paling kecil 300 roket sampai 500 roket per tahun. Tergantung. Itu dimanfaatkan. Kalau sudah disertifikasi. Dan sudah didapat sertifikat kelaikan,” jelasnya. 

Kendati demikian tak mustahil bagi industri pertahanan Indonesia untuk merambah pasar pertahanan global, terlebih lagi banyak negara yang saat ini tengah 

“Kalau prospek atau keluar dan memasarkan keluar (negeri), dari negara-negara yang sedang berkonflik. Pasti mereka butuh. Tapi pasti nanya ini gimana sudah punya sertifikat nggak? Sudah punya kelaikan nggak? Sudah pernah dipakai ga? Itu untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut walaupun mereka beli setidaknya aman bagi yang mengendalikannya,” tukasnya. (Dev/M-3)