NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Bagi Tiga Sesi Bacakan Putusan Dismissal PHPU Pileg 2019
19/7/2019 21:31
Putusan dismissal ialah putusan yang memutuskan suatu perkara biisa berlanjut ke agenda berikutnya atau berhenti di tengah jalan
KPU-Bawaslu Beda Keterangan soal Gugatan NasDem Bengkalis
18/7/2019 14:47
Terjadi perbedaan pendapat antara KPU Riau dengan Bawaslu Riau dalam memberikan penjelasan pada perkara sengketa hasil Pileg yang diajukan Partai NasDem di DPRD Kab. Bengkalis.
Sidang MK, Saldi Isra Minta Semua Pihak tidak Bertele-tele
18/7/2019 12:36
Ia kemudian menambahkan, "Kalau ada yang merasa panas dalam dirinya, bisa dimakan pempek yang ada di kantongnya sedikit sedikit," kelakar Saldi.
Calon DPD NTB Siap Jawab Tudingan Foto Terlalu Cantik
18/7/2019 12:16
Perkara caleg DPD dari NTB akan disidangkan di Panel III yang diketuai hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams dan dimulai pada pukul 14.00 WIB.
MK Tegaskan Proses Sengketa Pileg Dilakukan Secara Speedy Trial
17/7/2019 17:23
Arief menyatakan bahwa pihaknya memiliki waktu terbatas atau speedy trial dalam menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019.
Kerap Memotong Pembicaraan Hakim MK, Caleg PKB Diancam Diusir
17/7/2019 13:50
Caleg PKB Mahmuddin mengatakan tidak menunjuk Syarif sebagai kuasa hukum, yang seharusnya disampaikan pada sidang sebelumnya
Hari Ketiga, MK Mendengarkan Jawaban KPU untuk 53 Perkara Pileg
17/7/2019 10:02
KPU menghadapi Sidang PHPU Pileg untuk pemeriksaan di 9 Provinsi, 46 partai, 4 DPD dan 3 perorangan partai.
NasDem Persiapkan Saksi Fakta Hadapi PHPU Pileg 2019
16/7/2019 22:18
Para saksi dihadirkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan perkara yang diajukan oleh Partai NasDem.
Permohonan Caleg DPR Gerindra Lewati Tenggat Waktu
16/7/2019 15:40
Tak hanya itu, Pemohon dinilai KPU tidak mempersoalkan sengketa hasil pemilu
MK Pertanyakan Jawaban KPU Soal Permohonan Partai NasDem
16/7/2019 15:20
Hakim MK mempertanyakan pernyataan KPU bahwa permohonan soal menggugat hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, bukan kewenangan pemohon
Bawaslu akan Beri Jawaban Kasus Davin Kirana di Persidangan MK
16/7/2019 14:50
Jawaban Bawaslu akan sama seperti pada saat rekapitulasi nasional di kantor KPU 21 Mei lalu
Hakim MK Kritisi Alat Bukti yang Diajukan KPU
16/7/2019 08:50
Berkas bukti yang dibawakan termohon kacau. Jika kondisi ini berlanjut akan berdampak pada ketidakpercayaan majelis.
Caleg Gerindra Paling Banyak Saling Sikut di MK
15/7/2019 21:37
Setelah Gerindra, partai kedua yang terbanyak mengajukan sengketa internal ke MK adalah Golkar dengan 22 perkara, diikuti Demokrat dengan 13 perkara, lalu PKB dengan 12 perkara
Hakim MK Kritisi Alat Bukti yang Diajukan KPU
15/7/2019 17:52
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, mengkritisi alat bukti yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada sidang lanjutan gugatan Pileg, Senin (15/7).
KPU Siapkan Saksi Setelah MK Keluarkan Putusan Sela
12/7/2019 16:30
KPU akan menentukan langkah selanjutnya termasuk menentukan nama dan jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, usai putusan sela MK
Hakim MK Ingatkan Kembali Batas Waktu Penyerahan Alat Bukti
12/7/2019 16:15
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, kembali mengingatkan kepada para pemohon sidang PHPU 2019 terkait batas waktu penyerahan alat bukti tambahan yang ingin diserahkan menyusul.
Bawaslu Sudah Serahkan Jawaban untuk Kasasi Prabowo-Sandi
11/7/2019 18:58
Bawaslu sudah menyerahkan salinan jawaban untuk permohonan kasasi pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hakim MK Tegaskan tidak Semua Perkara Bisa Lanjut
11/7/2019 13:36
MK akan mengumumkan hasil seleksi perkara tersebut secara serentak sebelum sidang pemeriksaan saksi pada 15 Juli mendatang.
Fraksi NasDem Dukung Revisi UU MK
11/7/2019 06:30
FRAKSI NasDem DPR mendukung dilakukannya revisi Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
MK Pertanyakan Perbaikan Permohonan Keponakan Prabowo
10/7/2019 20:37
pengajuan permohonan keponakan Prabowo tersebut telah melewati batas tenggat waktu pengajuan permohonan, yaitu 3 x 24 jam setelah pengumuman penetapan suara secara nasional oleh KPU.