Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Hakim konstitusi Arief Hidayat menyinggung soal sanksi peringatan keras terakhir berulang yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Perkara terbanyak di luar penyelenggaraan pemilu adalah asusila
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyentil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tidak tegas memberi sanksi ke Ketua KPU
Wapres memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi MK sebab lembaga peradilan itu memiliki kewenangan yang mutlak dan independen.
KPU RI ingatkan PDIP sengketa pemilu hanya bisa diselesaikan di MK
PUTUSAN KIP yang mengabulkan tiga gugatan sengketa informasi Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Andi Muhammad Asrun, menyatakan KPU telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Pakar hukum tata negara, Abdul Chair Ramadhan, mengkritik kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili pelanggaran administratif yang TSM pada Pemilu 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar etika dengan menyetujui Gibran sebagai cawapres karena mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah mengagendakannya pada sidang lanjutan PHPU, besok.
YAYASAN Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) memenangkan tiga gugatan sengketa informasi atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Rabu (3/4).
KIP mengapresiasi langkah KPU RI yang meniadakan tabulasi atau infografis real count penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)
KIP mengabulkan 3 sengketa informasi terkait data real count Pemilu 2024 dalam bentuk mentah, rincian infrastruktur IT KPU serta kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud, dan Data DPT
KIP mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap KPU terkait kontrak antara KPU atau perwakilannya dan Alibaba Cloud
Tim pengembang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Yudistira Dwi Wardhana Asnar membantah bahwa server aplikasi tersebut disimpan di luar negeri.
SISTEM Informasi Rekapitulasi (Sirekap) disebut telah diaudit oleh dua lembaga yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Marsudi Wahyu Kisworo menyebut Sirekap hanya alat bantu, sedangkan perhitungan suara sah tetap berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan KPU.
Saksi Ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengungkapkan tiga persoalan dalam Sirekap di Pemilu 2024.
Presiden tidak cukup hanya tidak melanggar hukum, tapi juga dituntut mampu membuat kebijakan yang menjamin kemaslahatan banyak orang.
KOMISI Yudisial (KY) melakukan pemantauan terhadap 52 sidang tindak pidana pemilihan umum (pemilu) yang dilaporkan masyarakat dalam triwulan pertama 2024 dari Januari sampai Maret
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved