Berita Terbaru KPU Hari Ini

MK Amplifikasi Keresahan Publik terhadap DKPP

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai telah mengamplifikasi keresahan publik atas sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MK Suarakan Sanksi Peringatan Keras Terakhir DKPP ke KPU yang tak Bikin Jera

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi sikap hakim konstitusi Arief Hidayat yang menyinggung soal sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP kepada komisioner KPU

Hak Angket Harus Bergulir Jangan Layu di Tengah Jalan

HAK angket mesti direalisasikan meski tanpa dukungan PDI Perjuangan. Upaya itu sangat penting demi menguji kematangan berdemokrasi di Tanah Air.

MK Minta DKPP untuk Bertindak Lebih Tegas

Hakim konstitusi Arief Hidayat menyinggung soal sanksi peringatan keras terakhir berulang yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Penyelenggara Pemilu Banyak Tersandung Kasus Asusila

Perkara terbanyak di luar penyelenggaraan pemilu adalah asusila

Hakim MK Nilai DKPP Kurang Tegas

Hakim  Konstitusi Arief Hidayat menyentil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tidak tegas memberi sanksi ke Ketua KPU

Hakim MK Jadi Kunci

Wapres memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi MK sebab lembaga peradilan itu memiliki kewenangan yang mutlak dan independen.

Tanggapi Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Tegaskan Sengketa Hasil Pemilu Hanya di MK

KPU RI ingatkan PDIP sengketa pemilu hanya bisa diselesaikan di MK 

Putusan KIP soal KPU Bakal Dijadikan Bukti Tambahan ke Sidang MK

PUTUSAN KIP yang mengabulkan tiga gugatan sengketa informasi Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Ahli: Penetapan Gibran Sebagai Cawapres tak Perlu Ubah Peraturan KPU

Andi Muhammad Asrun, menyatakan KPU telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. 

Saksi Ahli: MK tidak Bisa Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran

Pakar hukum tata negara, Abdul Chair Ramadhan, mengkritik kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili pelanggaran administratif yang TSM pada Pemilu 2024.

KPU Diklaim Tak Langgar Etika Terima Pendaftaran Gibran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar etika dengan menyetujui Gibran sebagai cawapres karena mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kesaksian Menteri Mesti Berbasis Data, bukan Asumsi

Mahkamah mengagendakannya pada sidang lanjutan PHPU, besok.

Menang 3 Sengketa atas KPU, Yayasan Ini Bakal Gelar Forensik Pemilu

YAYASAN Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) memenangkan tiga gugatan sengketa informasi atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Rabu (3/4).

Upaya KPU Setop Tayangkan Real Count Sirekap Dipuji Komisi Informasi Pusat

KIP mengapresiasi langkah KPU RI yang meniadakan tabulasi atau infografis real count penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)

KIP Kabulkan 3 Permohonan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional terhadap KPU

KIP mengabulkan 3 sengketa informasi terkait data real count Pemilu 2024 dalam bentuk mentah, rincian infrastruktur IT KPU serta kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud, dan Data DPT

Komisi Informasi Nyatakan Kontrak KPU dengan Alibaba sebagai Informasi Terbuka

KIP mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap KPU terkait kontrak antara KPU atau perwakilannya dan Alibaba Cloud

Pengembang Bantah Server Sirekap Disimpan di Luar Negeri

Tim pengembang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Yudistira Dwi Wardhana Asnar membantah bahwa server aplikasi tersebut disimpan di luar negeri. 

Di Sidang MK, Pengembang Sebut Sirekap Sudah Diaudit BRIN dan BSSN

SISTEM Informasi Rekapitulasi (Sirekap) disebut telah diaudit oleh dua lembaga yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sirekap Dituding Jadi Alat Bantu Ubah Suara Pemilu, Saksi KPU : Sadis Banget

Marsudi Wahyu Kisworo menyebut Sirekap hanya alat bantu, sedangkan perhitungan suara sah tetap berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan KPU.

Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia

The Old Soldier Never Die, Kenangan untuk Mayor Jenderal TNI (Purn) IGK Manila

Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia