Peran Oposisi Tetap Dibutuhkan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih 2024. 

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz mengingatkan agar para pihak yang sebelumnya beroposisi untuk tetap konsisten menjadi oposisi hingga pemerintahan baru disahkan.

Meski proses politik yang terjadi hari-hari ini capres dan cawapres terpilih sedang berupaya untuk menemui pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan, Kahfi berharap pihak yang beroposisi itu tidak tergoda.

Baca juga : Penetapan Kemenangan Prabowo-Gibran Jadi Momentum Persatuan Anak Bangsa

“Kita berharap betul, hari ini ada proses politik yang saling menggoda, saling diskusi, bertemu dan sebagainya. Tetapi kami berharap betul kita benar-benar memiliki oposisi yang efektif. Sehingga di dalam parlemen, DPR, partai-partai yang mungkin saja digoda semoga tidak tergoda. Agar mereka bisa tetap stay menjadi oposisi,” kata Kahfi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Menurut Kahfi, oposisi dalam suatu pemerintahan sangat penting. Selain untuk mengawasi dan mengontrol pemerintahan yang bertugas, juga demi menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia tetap berjalan.

“Ketika itu bisa dijalankan, betul-betul punya oposisi efektif, di awal pemerintahan, pembentukan pemerintahan, kita bisa percaya, kita bisa memproduksi kerangka hukum yang benar-benar bisa menjamin prinsip pemilu,” tambahnya.

Baca juga : KPU Pastikan Ganjar-Mahfud Diundang dalam Penetapan Capres-Cawapres Terpilih

Kahfi juga menyampaikan satu-satunya yang bisa diharapkan agar ada oposisi berkualitas ialah dari para partai politik. Meski kualitas rekrutmen dan pola berpolitik parpol Indonesia hari ini masih jauh dari standar yang diharapkan, Kahfi beranggapan pada partai politiklah harapan itu bisa disandarkan.

“Tentu, ada banyak agenda yang bisa kita selesaikan agar kita bisa mendapatkan oposisi yang berkualitas, cerdas, dengan salah satunya, karena kita bersandar pada parpol, maka harus ada semacam reformasi di dalam kerangka hukum parpol itu sendiri,” jelasnya.

“Hari ini kita melihat pola rekrutmen yang buruk di parpol, pola pengkaderan yang buruk di parpol, serta bagaimana manajemen keuangan yang juga buruk di parpol, banyak sekali intervensi yang berdasarkan kekuatan finansial, itu yang harus kita ubah dan pikirkan bersama. Sehingga kita bisa memperbaiki parpol dan ujungnya kita bisa memperbaiki demokrasi. Menjaga agar konsolidasi demokrasi pasca reformasi bisa tetap berjalan dengan baik,” imbuh Kahfi.

Baca juga : Presiden Terpilih Prabowo Subianto Pastikan Langsung Kerja Keras

Namun, apabila dari partai politik itu sendiri ternyata tidak tahan terhadap godaan untuk masuk dalam pemerintahan berikutnya. Maka, tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk melanjutkan cita-cita reformasi, yakni menjaga demokrasi tetap berjalan di Indonesia.

“Kalau tidak tahan godaan, ya, berarti kita tidak punya oposisi yang baik. Tentu itu bukan hal yang kita harapkan,” pungkasnya. (Z-8)