Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI merespons laporan dugaan mark up pengadaan gas air mata ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan dugaan rasuah paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran pada beberapa pelabuhan di Indonesia.
MEROSOTNYA citra dan peran KPK setidaknya ada tiga faktor.
Pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan moral, justru sering gagal dalam menjalankan perannya.
Dia merinci uang yang dikirimkan dari rekening sang istri ke rekening Auria tercatat sebanyak 48 transaksi senilai total Rp445,35 juta pada periode 8 Juli 2020 sampai dengan 25 Januari 2021.
Dono Purwoko, mengaku sempat dipersulit untuk shalat Jumat karena belum menyetorkan uang bulanan dalam rangka pungli di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
KOALISI Masyarakat Sipil dari Reformasi Kepolisian membuat laporan ke KPK berkaitan dengan dugaan mark up dalam pengadaan gas air mata
BUPATI Situbondo Karna Suswandi kembali mencalonkan diri dalam pilkada. Padahal, dia sudah menyandang status tersangka korupsi di KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait dana hibah di Jawa Timur.
DIREKTUR Utama PT Deka Sari Perkasa Rachmat Utama Djangkar (RUD) meminta jadwal pemeriksaannya pada Jumat (30/8/2024) untuk diganti.
KPK menduga adanya perintah ploting kuota untuk perusahaan dari mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam pengadaan bansos presiden
Kaesang tentunya telah memahami rambu-rambu soal prilaku koruptif lantaran sudah mengikuti pendidikan Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK
Jika dibiarkan, Lembaga Antirasuah khawatir menjadi modus pencucian uang ke depannya.
Alex menekankan kepatuhan penyerahan LHKPN kepada Farid. Sebab, jabatan yang dipegangnya saat ini merupakan pejabat tinggi yang harus menjadi contoh baik bagi bawahannya.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) segera akan meminta klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, soal penyewaan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim belum ada pelebaran kasus dari dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta.
Empat Politikus PDIP itu yakni Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Hasto Kristiyanto, Sadarestuwati, dan Riyan Dediano. KPK menyebut pemeriksaan dengan waktu yang dekat untuk mereka cuma kebetulan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara atas kondisi ersebut. Lembaga Antirasuah itu masih meyakini DPR masih memberikan perhatian dengan RUU Perampasan Aset.
KPK tidak mewajibkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melaporkan sewa jet pribadi ke luar negeri. Sebab, dia bukan penyelenggara negara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyandang status tersangka dalam kasus ini. Perkara ini diusut sejak 6 Agustus 2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved