Berita Terbaru Korupsi Hari Ini

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Dam Boreng Lumajang

Proyek Dam Boreng sebelumnya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada 6 Maret lalu.

Periksa Dirut ASDP, KPK Minta Dijelaskan Kondisi Jembatan Nusantara Usai Diakuisisi

“Saksi HW didalami terkait dengan kondisi dan perbaikan PT Jembatan Nusantara pascadiakuisisi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Dugaan Korupsi di DLH Kabupaten Sukabumi, Kejari Tingkatkan ke Penyidikan

Kasus dugaan korupsi itu mulai diusut sejak Maret 2025. Dari berbagai tahapan, Korps Adhyaksa itu sudah mengumpulkan berbagai bahan dan keterangan.

LSM dan Mahasiswa Berkolaborasi Perkuat Gerakan Antikorupsi

Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.

2 Mantan Komsioner KPU NTT Dukung Pelaporan KPU ke KPK

MANTAN Komisioner KPU di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung langkah Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan penggunaan private jet oleh komisioner aktif KPU ke KPK.

Korupsi Proyek Fiktif Rp431,7 Miliar, Sembilan Orang Terseret ke Meja Hukum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan fiktif di lingkungan PT TI untuk periode 2016–2018

Polemik Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara, DPR: Tak Ada yang Kebal Hukum

Herman menekankan bahwa petinggi BUMN tetap bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan korupsi. Meskipun, berstatus bukan penyelenggara negara.

Setyo Budiyanto: Revisi UU BUMN Baru Kebiri Kewenangan KPK

KPK menegaskan beleid baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengebiri kewenangan lembaga antirasuah menyidik kasus korupsi.

Endus Dugaan Korupsi di PT INTI, KPK Panggil Tan Heng Lok

KPK mendalami kasus dugaan korupsi kerja sama pengadaan leptop dan komputer PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Komisaris PT. Asiatel Globalindo Tan Heng Lok dipanggil penyidik

Undang Pejabat Daerah di Aceh, KPK Cegah Kebocoran Anggaran Terjadi

Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.

Polemik UU BUMN, DPR : Pelaku Korupsi Tetap Harus Diproses Hukum 

status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara. Anggota DPR menegaskan pelaku korupsi tetap harus diadili meskipun bukan penyelenggara negara. 

Pemerintahan Prabowo Subianto masih Jauh dari Pemberantasan Korupsi

Kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto masih jauh dari pemberantasan korupsi. Itu tidak sejalan dengan komitmen yang disampaikan saat kampanye.

Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyasari Diperiksa Kejagung Soal Kasus Korupsi Minyak Mentah

Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyasari dipanggil Kejagung hari ini, (6/5) terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero).

Kejagung Masih Cari Bukti Kerugian Negara Kasus Korupsi di Sritex

Harli belum bisa memastikan total kerugian negara dalam kasus ini. Sebagian data yang didapat Kejagung berasal dari laporan masyarakat.

Kejagung Kantongi Alat Bukti Kasus Sritex yang Diduga Sebabkan Kerugian Negara

Kejagung mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada PT Sri Rejeki Tbk (Sritex). Korps Adhyaksa menduga adanya kerugian negara, penyidik telah kantongi alat bukti

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

KPK Usut Kronologi Lelang Jalan di Mempawah Karena Berbau Rasuah

Budi cuma mau memerinci inisial para saksi yakni SN, J alias K, ABD, LK, IS, FE, dan EA. Keterangan rinci mereka dirahasiakan untuk menjaga proses penyidikan.

Direksi BUMN bukan Penyelenggara Negara, Pengamat: Upaya Legalisasi Korupsi

"Saya rasa ini semacam bentuk penyelundupan hukum yang pada akhirnya seolah-olah melegalisasi "tindak pidana korupsi" dalam UU BUMN yang baru ini,"

Erick Pastikan Perubahan Status Direksi-Komisaris di UU BUMN tak Hambat Penindakan Korupsi

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Petinggi BUMN Bukan Lagi Penyelenggara Negara, Kejagung: Diusut jika Ada Fraud

Status penyelenggara negara untuk petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hilang atas undang-undang baru tidak dikhawatirkan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia