Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK mengaku prihatin dengan prestasinya yang sedang merosot. Wakil ketua KPK mengaku mereka tidak bisa kerja sendiri memberantas korupsi.
KPK belum melihat ada keterlibatan mantan mensos Juliari Barubara dalam dugaan korupsi penyaluran bansos berat di kemensos.
Mantan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir resmi ditahan karena kasus korupsi izin pendirian gerai Alfamart.
Ketua KPK mengingatkan pejabat keluarga akan menjadi korban bila melakukan perbuatan koruptif.
"Saya melihat serangan paling telak terhadap KPK adalah ketika ada 'kuda troya' saya menyebutnya kuda troya, di mana unsur-unsur di eksternal KPK berhasil masuk ke internal KPK," kata Zainur.
Setiap perguruan tinggi harus terbebas dari sifat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal itu harus dimulai dari internal Kemendikbudristek dan bisa dicontoh para perguruan tinggi lainnya.
Kejaksaan Agung memeriksa ASN Kementerian ESDM terkait kasus dugaan korupsi penerbitan dokumen izin tambang PT Sendawar Jaya.
KPK mencegah empat tersangka kasus korupsi Gereja Kingmi untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
PH, tersangka kasus dugaan korupsi masuk dalam DCS dari PPP yang diumumkan KPU Tebing Tinggi.
KPK mengungkapkan Catur Prabowo membeli emas menggunakan uang hasil korupsi.
Fahzal Hendri mengaku miris dengan dugaan korupsi pembangunan BTS 4G, karena banyak pihak yang tidak bekerja dengan benar.
Ketua majelis hakim tipikor menyebutkan 531 titik pembangunan BTS sudah memiliki signal 4G.
Dugaan korupsi di Kemnaker disebut merugikan TKI di Malaysia dan Arab Saudi.
Sistem yang seharusnya menjadi pengawasan TKI selama di luar negeri menjadi ladang korupsi.
KPK tetap memproses hukum pejabat yang korupstif jelang pemilu 2024.
KPK masih menanti salinan lengkap kasasi Mardani Maming untuk pengembangan kasus.
Bupati nonaktif Mimika Eltinus Omaleng akan dipanggil KPK terkait dugaan rasuah dalam pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) bukan kategori suap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).
Kasus ini merupakan bagian dari bagian dari 300 laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved