Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui prestasi instansinya sedang merosot. Dia mengaku prihatin.
"Kalau menyangkut keprihatinan, loh saya di sini delapan tahun (menjabat), prihatin juga saya," kata Alex di Jakarta, Kamis (24/8).
KPK meyakini permintaan pembubaran dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merupakan bukti keprihatinan. Menurut Alex, merosotnya prestasi dikarenakan instansinya tidak bisa bekerja sendirian.
Baca juga: Permintaan Megawati Bubarkan KPK Dinilai Kontradiktif
Alex menyebut masyarakat punya peran yang sama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Karenanya, dia meminta masyarakat ikut bergandengan tangan.
"Saya sekali lagi Tentu kira tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi hanya diserahkan kepada KPK," ucap Alex.
Baca juga: Megawati Usul KPK Dibubarkan, Tim Reformasi Hukum Ingin Kembalikan Muruah KPK
Menurut dia, permintaan itu bukan berarti melempar tanggung jawab. Sebab, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebut tugas pemberantasan korupsi diemban semua pihak.
"Jelas di dalam UU KPK itu melakukan tugas itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa," ujar Alex.
Para penegak hukum juga diminta menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bersedia menjadi pelopornya.
"Tentu KPK menjadi leading sector dalam pemberantasan korupsi dan tidak hentinya kami mengajak aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan kepolisian bersama-sama," tutur Alex. (Z-3)
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
KPK menghormati putusan hakim dalam memberikan hukuman untuk terpidana kasus korupsi. Namun, jika vonisnya ringan, dikhawatirkan efek jera menjadi hilang.
Dalam kasusnya, Nasri dinyatakan merugikan negara Rp10,26 miliar. Dalam putusan perkara, terpidana itu diwajibkan membayar uang pengganti Rp10,07 miliar.
Meski ada kelemahan, Presiden menilai KPK sudah menjadi lembaga dan memiliki sistem yang bagus sehingga tidak perlu dibubarkan.
KPK saat ini dinilai sudah memiliki banyak masalah. Masalahnya pemerintah dan DPR secara sengaja atau tidak telah menghancurkan KPK.
Pernyataan Megawati sama dengan permintaan para koruptor.
Harus dibuat KPK yang baru untuk benar-benar memberantas tindak pidana korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved