Hakim Sebut Ada 531 Titik Pembangunan BTS Bukan Daerah Tanpa Sinyal

KETUA Majelis Hakim Fahzal Hendri menyebut ada ratusan menara BTS 4G dibangun di tempat yang tidak seharusnya. Lokasinya disebut daerah yang sudah mendapatkan sinyal 4G.

"Ada beberapa pak 531 desa itu sudah masuk, sudah 4G itu," kata Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (22/8).

Fahzal mengatakan proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo ini sejatinya untuk daerah tertinggal, terluar, dan terjauh di Indonesia. Wilayah yang sudah memiliki jaringan bagus sejatinya tidak masuk dalam titik pembangunan.

Baca juga: Miris Pembangunan BTS 4G jadi Ladang Korupsi, Hakim: Itu Buat Pendidikan Anak Sekolah

Informasi itu diketahui hakim usai menyidangkan kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G beberapa waktu lalu. Data itu diyakini akurat.

"Sudah ada sinyal di situ, untuk apalagi didirikan di situ pak? Berarti enggak akurat itu 7.804 itu tidak akurat itu," ucap Fahzal.

Baca juga: Kejagung Masih Belum Tahu Pemilik Uang Rp27 Miliar

Fahzal menegaskan para hakim semakin paham dengan permainan kotor dalam kasus ini. Permasalahan dalam proyek itu disebut semakin terungkap. "Saya sedikit saja sudah tahu dimana mainnya, itu semua kan milik desa, pemerintah daerah setempat," ujar Fahzal.

Para terdakwa dalam kasus ini disangkakan merugikan negara Rp8,03 triliun. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate juga didakwa dalam kasus yang sama.

Johnny G Plate diduga mendapatkan Rp17.848.308.000. Lalu, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif mendapatkan Rp5 miliar.

Lalu, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan mendapatkan Rp119 miliar. Kemudian, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto menerima Rp453 juta.
 
Kemudian, terdakwa Windi Purnama mendapatkan Rp500 juta. Kemudian, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar Amerika Serikat.
 
Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490. Kemudian, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955, dan konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600.
 
Duit itu diterima mulai Januari 2021-Oktober 2022. Para terdakwa diduga meraup keuntungan panas itu dengan memainkan sub kontraktor yang saling terafiliasi. (Z-3)