Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh pejabat di Indonesia menjauhi perbuatan koruptif. Sebab, keluarganya bakal menjadi korban.
"Hal-hal korupsi bisa berdampak buruk pada keluarga utamanya para ibu-ibu dan anak-anak," kata Firli melalui keterangan tertulis, Kamis (24/8).
Firli mengatakan dampak untuk keluarga terjadi ketika pejabat sudah berurusan hukum. Mereka akan menanggung malu atas gunjingan dari masyarakat.
Baca juga: KPK Minim Prestasi karena Disusupi Kuda Troya
"Karena istri bisa jadi perbincangan di lingkungan. Begitu juga anak anak yang bisa terkena bullying karena malu ada perilaku korupsi di lingkungan keluarga," ucap Firli.
Karenanya, keluarga diajak meningkatkan integritas para pejabat. Seluruh potensi perilaku koruptif di rumah wajib dihilangkan.
Baca juga: Ini 3 Jurus KPK Cegah Korupsi Jelang Pemilu 2024
Bantuan dari keluarga pejabat juga dinilai penting. Sebab, penindakan kasus yang dilakukan KPK tidak membuat korupsi menghilang dari Tanah Air. "Kami di KPK terus menangkap, tapi mengapa tidak berhenti," ujar Firli.
KPK juga memastikan bakal memaksimalkan kinerja kedeputian pendidikan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Mengajarkan orang untuk meninggalkan perilaku buruk dinilai mujarab membuat Tanah Air bersih dari perilaku kotor.
"Karena itu kami terus upayakan pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi agar berkurang. Trisula KPK jadi konsep pemberantasan korupsi saat ini di KPK," terang Firli.
Menggencarkan pendidikan antikorupsi juga dinilai penting untuk generasi penerus. Integritas mereka wajib dijaga agar tindakan rasuah tidak terjadi di masa depan.
"Masa depan bangsa Indonesia tergantung ibu-ibu sekalian, saya yakin anak didik kita, putra-putri kita bisa terhindar dari permasalahan bangsa (korupsi) tersebut," tutur Firli. (Z-3)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dugaan penyelewengan dana APBD tersebut tersebar di 25 dinas, badan, dan lembaga di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved