Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya yakni Kantor PT Taspen, dan sebuah perusahaan swasta di SCBD, Jakarta Selatan.
KPK telah menerima 2.975 laporan gratifikasi dengan jumlah 3.463 Objek Gratifikasi.
Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut sebanyak 12 saksi itu merupakan pengurus kelompok masyarakat yang menerima dana hibah.
Kaesang sudah pisah kartu keluarga dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak menikah dengan istrinya, Erina Gudono. Kelakuan Kaesang kini tidak menjadi tanggung jawab Jokowi.
Kehadiran pemilik jet pribadi dalam penerbangan tersebut, sambungnya, sekaligus memastikan Kaesang menebeng ke AS menjadi valid.
Menurut Pahala, Kaesang cuma menjelaskan bahwa dirinya menumpang dengan teman saat bepergian ke luar negeri. Informasi itu kini diulik.
Komposisi yang didominasi penegak hukum juga dinilai bakal jadi preseden buruk di kalangan masyarakat. Sebab, proses seleksi akan dinilai diintervensi pihak lain.
Tobas menegaskan penjelasan Ghufron ini juga bagian dari tanggung jawab jabatan.
Mardani H Maming selaku terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) layak mendapatkan hukuman berat. Pasalnya, tindakan korupsi yang dilakukannya sangat merugikan rakyat.
Haris menunggu laporan masyarakat, agar Dewas KPK bisa menelusuri adanya pelanggaran etik.
Pelanggaran etik ini berkaitan dengan dugaan ikut campur dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan).
Nawawi sepakat memanggil Kaesang untuk diklarifikasi karena dikhawatirkan penggunaan jet pribadi itu memengaruhi keluarganya yang berstatus penyelenggara negara.
Permintaan KPK didasari lantaran alasan pengajuan alasan peninjauan kembali atau PK yang dilakukan Mardani H Maming tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat(2) KUHAP.
Boyamin menilai agar Kaesang segera melaporkan pemberian tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu maksimal 30 hari.
Eva meyakini semakin cepat gerak KPK, akan berdampak baik bagi kejelasan kasus tersebut.
Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menanggapi skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang dilaporkan studi demokrasi rakyat atau SDR ke KPK.
Tessa mengungkapkan KPK akan membuat laporan terkait penyelidikan perkara ini bila sudah berjalan selama tiga bulan.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved