Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
IPW melaporkan dugaan pemotongan tunjangan hakim agung senilai Rp90 miliar secara sepihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK mengimbau Harun Masiku menyerahkan diri agar perkaranya bisa segera diselesaikan dan yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
Tessa cuma mau memerinci inisial mereka yakni R, AN, FC, YC, dan ES. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima orang itu merupakan tersangka dalam kasus ini.
Nawawi mengatakan penerimaan gratifikasi bisa menimbulkan konflik kepentingan di masa depan. Karenanya, dia meminta pejabat tegas menolak saat diberikan sesuatu.
Pahala menjelaskan hasil klarifikasi bakal diumumkan oleh pimpinan KPK. Rencananya, informasi itu dipublikasikan, besok, 24 September 2024.
KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mendalami kasus ini. Salah satunya yakni Kantor PT Taspen, dan sebuah perusahaan swasta di SCBD, Jakarta Selatan.
KPK telah menerima 2.975 laporan gratifikasi dengan jumlah 3.463 Objek Gratifikasi.
Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut sebanyak 12 saksi itu merupakan pengurus kelompok masyarakat yang menerima dana hibah.
Kaesang sudah pisah kartu keluarga dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak menikah dengan istrinya, Erina Gudono. Kelakuan Kaesang kini tidak menjadi tanggung jawab Jokowi.
Kehadiran pemilik jet pribadi dalam penerbangan tersebut, sambungnya, sekaligus memastikan Kaesang menebeng ke AS menjadi valid.
Menurut Pahala, Kaesang cuma menjelaskan bahwa dirinya menumpang dengan teman saat bepergian ke luar negeri. Informasi itu kini diulik.
Komposisi yang didominasi penegak hukum juga dinilai bakal jadi preseden buruk di kalangan masyarakat. Sebab, proses seleksi akan dinilai diintervensi pihak lain.
Tobas menegaskan penjelasan Ghufron ini juga bagian dari tanggung jawab jabatan.
Mardani H Maming selaku terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) layak mendapatkan hukuman berat. Pasalnya, tindakan korupsi yang dilakukannya sangat merugikan rakyat.
Haris menunggu laporan masyarakat, agar Dewas KPK bisa menelusuri adanya pelanggaran etik.
Pelanggaran etik ini berkaitan dengan dugaan ikut campur dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan).
Nawawi sepakat memanggil Kaesang untuk diklarifikasi karena dikhawatirkan penggunaan jet pribadi itu memengaruhi keluarganya yang berstatus penyelenggara negara.
Permintaan KPK didasari lantaran alasan pengajuan alasan peninjauan kembali atau PK yang dilakukan Mardani H Maming tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat(2) KUHAP.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved