Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bergerak cepat dalam menangani skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar. Perkara ini menyeret Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.
“KPK harus gerak cepat terkait kasus ini. Apalagi laporan sudah masuk,” tegas eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, Jakarta, Jumat (18/10).
Yudi juga mendorong KPK segera memanggil Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi terkait dugaan keterlibatannya dalam skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. KPK, kata Yudi, harus memanggil Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi demi asas keadilan dan kepastian hukum.
“Termasuk juga kepala Bapanas (dipanggil) ketika misalnya KPK menemukan ada keterlibatan dia dari sisi formil maupun materiil tentu akan dipanggil sebagai asas keadilan dan asas kepastian hukum,” beber Yudi.
Yudi berharap KPK dapat menurunkan investigator terbaik. Sebab, skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar ini harus tuntas.
"KPK harus menurunkan investigator terbaiknya agar status hukum dari kasus ini terang benderang,” tegas Yudi.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2024. Massa menagih janji KPK yang menyatakan mau menindaklanjuti skandal demurrage impor beras.
"Kehadiran Studi Demokrasi Rakyat (SDR) didepan gedung KPK RI pada hari ini adalah menagih janji KPK RI yang pernah disampaikan oleh juru bicara KPK RI Bung Tessa Mahardika dan tindaklanjut laporan SDR yang diterima KPK RI,” kata Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).
Hari meminta KPK tidak menyepelekan skandal tersebut. Sebab, kerugian negaranya ditaksir Rp294 juta. (Medcom.id/Nov)
TIM patroli Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau berhasil menangkap kapal KM Camar Jonathan 05 di perairan Karimun.
Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa beras yang didistribusikan kepada masyarakat harus dalam kondisi yang baik dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Sebanyak 300 ribu ton beras sisa impor tahun 2024 dilaporkan rusak dan berkutu. Hal itu sangat disayangkan karena bisa menjadi kerugian negara.
Pemerintah Indonesia tengah menjajaki opsi untuk melakukan impor 1 juta ton beras dari India pada tahun depan. Opsi impor beras akan dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
JAJARAN Direksi Perum Bulog memantau proses bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur.
Berbagai temuan terkait program MBG seperti distribusi, layanan dan pengawasan dinilai tidak transparan dan masih sangat karut-marut, harus dikonfirmasi terlebih dahulu
KPK menjelaskan definisi gratifikasi terpenuhi jika bingkisan tersebut diberikan karena jabatan yang melekat pada ASN amupun penyelenggara negara tersebut.
Pemprov Jateng kembali mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK akan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kalah dalam gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK.
Komisi antirasuah berharap ekstradisi yang bersangkutan bisa segera dilaksanakan agar proses hukumnya yang tertunda di Indonesia bisa segera dirampungkan.
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved