Berita Terbaru Kemenkopolhukam Hari Ini

Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Mayoritas Terkait Ekspor-Impor dan Perpajakan

Ketua PPATK mengatakan transaksi mencurigakan senilai lebih Rp349 triliun di Kemenkeui tidak terjadi. Transaksi itu terkait impor-ekspor dan perpajakan. 

Ceramah Politik di Rumah Ibadah Dibolehkan? Mahfud MD: Politik Kebangsaan, bukan Praktis

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa ceramah politik boleh dilakukan di rumah-rumah ibadah. Akan tetapi ceramah politik yang dimaksud adalah politik kebangsaan bukan politik praktis.

UU Cipta Kerja Ditolak, Mahfud MD: Biar Aja

"Ya biar aja mana di sini ada undang-undang tidak ditolak. Semua undang-undang ada yang menolak ada yang mendukung. Itu biasa, ada yang menolak itu silahkan tolak," ujarnya, Selasa (21/3).

Mahfud Diminta Jelaskan Aliran Dana di Kemenkeu

Pak Mahfud alasan dia kasih itu dari mana, uangnya dari mana. pak Mahfud mesti jelaskan. pak Mahfud kan Menko, harusnya gak omongnya asal gitu seperti LSM atau aktivis

Mahfud: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Capai Rp349 Triliun

MENKOPULHUKAM Mahfud MD menyatakan, besaran uang yang diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Keuangan lebih besar dari Rp300 triliun.

Mahfud MD: Putusan Hakim di Kasus Indosurya Harus Dilawan

Pemerintah secara tegas melawan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis bebas dua terdakwa kasus Indosurya.

Komisi III Panggil Mahfud MD untuk Jelaskan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu

Komisi III DPR bakal memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Ingin Pemilu Dilaksanakan di 2024

Menkopolhukam Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah bersama rakyat akan menyelenggarakan pemilu serentak di 2024. Ia menegaskan bahwa pesta demokrasi tidak akan ditunda.

Mahfud Siap Bahas dengan DPR Dugaan TPPU Rp300 Triliun di Kemenkeu

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan aliran uang Rp300 triliun di Kemenkeu harus ditindaklanjuti. Ia siap bahas dengan DPR.

Indonesia Butuh Instrumen Perampasan Aset Hasil Kejahatan

Indonesia membutuhkan sistem perpajakan lain agar bisa efektif meminimalisir kasus transaksi janggal hingga temuan rekening gendut pejabat.

Mahfud MD dan DPP IKA UII Bagikan Ratusan Paket Baksos di Bali

Pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (DPP IKA UII) menggelar bakti sosial kepada masyarakat di berbagai wilayah di Bali.

KPK Ogah Komentar Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun 

Belum terima data transksi mencurigakan Rp300 triliun kementerian keuangan, KPK enggan berkomentar.

Kejagung Akui Belum Dapat Informasi Resmi Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun

Kejagung mengemukakan pihaknya belum mengetahui secara resmi informasi adanya transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

200 Hasil Analisis PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut jumlah tersebut merupakan hasil dari informasi hasil analisis PPATK terhadap Kemenkeu.

Pergerakan Transaksi Janggal Senilai Rp 300 Triliun di Kemenkeu Sudah Terendus Sejak 2009

Mahfud menyayangkan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) era itu tidak langsung bergerak melakukan pemeriksaan 

Israel Ikut Piala Dunia U-20, Bagaimana Keamanannya?

Menpora Zainudin Amali mengatakan pengamanan Israel yang menjadi negara peserta Piala Dunia U-20 di Indonesia sedang dibahas oleh Kemenkopolhukam.

Putusan PN Jakarta Pusat Salah Kamar, Tidak Perlu Dieksekusi

Menkopolhukam juga menduga ada pihak yang bermain di balik putusan itu kemudian menggunakan kekuatan yudikatif melalui pengadilan untuk menunda pelaksaan pemilu 2024.

Mahfud: Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus Sensasi Berlebihan

Mahfud menegaskan bahwa PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut sembari menjabarkan setidaknya ada empat alasan berdasarkan hukum.

Menkopolhukam Kembali Tegaskan Tidak Ada Penundaan Pemilu

Menkopolhukam juga menegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan.

Berantas Tindak Korupsi, Upaya Pencegahan dan Tindakan Berjalan Beriringan

Bicara korupsi di Indonesia dalam masalah ini ada di bagian hulu dan hilir, bagian hulu pencegahan dengan memaksimalkan penurunan perilaku koruptif.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia