Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Sesuai amanat konstitusi, ujarnya, pemilu digelar lima tahun sekali.
"Saya ingin memastikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan pemilu 2024 bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai kalender konstitusi 5 tahun sekali," terang Mahfud dalam diskusi bertajuk Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju, yang disiarkan dalam kanal YouTube Kemenkopolhukam, Selasa (28/2).
Menkopolhukam juga menegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan. Ia menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab pemilu 2024 digelar sesuai jadwal.
Baca juga: MK Tolak Uji Materi Hukuman Minimal Dua Tahun bagi Koruptor
Tidak ada penundaan sampai sekarang pemerintah begitu dengan semua instrumen yang disiapkan. Saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu terlaksana dengan baik," terang Mahfud.
Salah satu janji dari Presiden Joko Widodo, sambungnya, memperbaiki Indonesia melalui revolusi mental. Bangsa Indonesia, menurutnya sempat mengalami kerusakan di bidang demokrasi selama bertahun-tahun antara lain pemenang pemilu yang sudah diprediksi pada era Orde Baru.
" Dulu ketika Pak Jokowi akan menjadi presiden yang ditawarkan untuk memperbaiki Indonesia adalah revolusi mental karena mental kita sebagai bangsa rusak," tukasnya. (OL-4)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved