Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Kantor-kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah masih terus menggelar pemusnahan barang milik negara (BMN) hasil penindakan.
Kripto yang selama ini dianggap sebagai aset komoditas dan diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kini dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hingga akhir November 2022, Ditjen Bea Cukai menerima 6.958 pengaduan terkait penipuan, yang menjadi paling banyak dalam lima tahun terakhir.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyerahkan penghargaan tersebut kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian di Jakarta pada Rabu (21/12).
Adil juga menegaskan pihaknya membawa data-data terkait perhitungan dan pembagian DBH Migas di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Tercatat LPEI berhasil meningkatkan jumlah eksportir baru secara signifikan sejak tahun 2019 hingga Oktober 2022, mencapai 426% dari 38 eksportir menjadi 200 eksportir.
Masalah penggajian P3K hasil seleksi 2021 dan 2022 muncul karena daerah merasa tidak menerima anggaran dari pusat. Padahal gaji P3K sudah dimasukkan di DAU.
Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di sisa dua minggu terakhir penghujung tahun baru mencapai 75%.
LPS harus memanfaatkan rentang waktu lima tahun ini untuk persiapan baik dari sisi LPS maupun industri asuransi.
UMKM Expo ini melibatkan 40 UMKM yang merupakan binaan dari perwakilan Kementerian Keuangan Banten antara lain bergerak dalam bidang kerajinan tangan, kuliner, dan fesyen.
PT ASABRI (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka pertukaran data peserta Asabri.
DBH juga memiliki berbagai bentuk seperti DBH minerba, kehutanan atau DBH reboisasi, DBH cukai, dan DBH migas.
Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid menilai, berbagai daerah mempunyai kekayaan sumber daya mineral, namun masyarakatnya tidak bisa menikmatinya, bahkan cenderung miskin.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan UU 1/2022. Namun, adanya protes dari Bupati Meranti mengindikasikan pemda kurang dilibatkan dalam penyusunan regulasi tersebut.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengkritik penyaluran DBH ke wilayahnya terlalu kecil. Pihaknya menilai realisasi lifting minyak di Kepulauan Meranti sudah meningkat.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas aspirasi Pemkab Kepulauan Meranti terkait mekanisme pembagian dana bagi hasil (DBH).
Beberapa hal yang disoroti oleh Wartiah adalah efek terhadap perokok anak, angka kemiskinan, maraknya tembakau lintingan serta tenaga kerja dan petani tembakau.
BUPATI Kepulauan Meranti Muhammad Adil menegaskan bahwa daerahnya hanya ingin meminta haknya sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas). Hal itu menyangkut transparansi DBH Mihas
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesali cara yang diambil pemerintah dalam menentukan kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Wamenkeu Suahasil Nazara membuka seminar dengan mengkilas balik kondisi sosial ekonomi Indonesia pada awal pandemi tahun 2020, saat melemahnya perekonomian Indonesia.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved