Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PT ASABRI (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka pertukaran data peserta Asabri. Penandatangan kerja sama dilakukan di Gedung Jusuf Anwar Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Selasa (13/12).
PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Asabri (Persero) Wahyu Suparyono dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, yang juga melakukan penandatanganan PKS dengan Kemenkeu.
Wahyu Suparyono mengatakan, Asabri terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pesertanya, baik peserta aktif maupun peserta pensiun, dengan pengembangan di semua lini yang terus dilakukan agar peserta dapat merasakan manfaat yang diberikan. Salah satu upaya pengembangan tersebut, yaitu keakuratan data peserta.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa proses bisnis yang dilakukan Asabri khususnya untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM), tidak terlepas dari peran seluruh stakeholder yang salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Sehingga penandatanganan PKS ini sangat penting untuk meningkatkan tata kelola data iuran dan data peserta menjadi valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Akurasi database tentunya menjadi fundamental dengan inovasi layanan berbasis digital yang sedang dilaksanakan oleh ASABRI. Hal ini bertujuan untuk menghitung cadangan premi dalam rangka menjaga likuiditas perusahaan yang akurat,” ujar Wahyu Suparyono dalam keterangan yang diterima, Kamis (15/12).
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yanhg meminta Asabri agar selalu konsisten menjaga kepercayaan peserta dengan menerapkan core value AKHLAK. Didukung dengan perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, serta kontrol yang kuat yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. (RO/OL-15)
Salah satu langkah ampuh untuk menjaga masa depan yang tetap sejahtera, terutama bagi keluarga, adalah dengan menyiapkan perencanaan keuangan yang matang.
BERDASARKAN data AAJI terkait pertumbuhan penjualan premi setahun hingga semester I 2025, perusahaan asuransi ini menempati posisi teratas mencapai Rp2,0 triliun.
Dengan memahami pengecualian ini, pemegang polis dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, termasuk mempertimbangkan perluasan jaminan jika diperlukan.
Kehadiran asuransi ini bisa jadi pilihan perlindungan keluarga, serta mempersiapkan masa pensiun dan rencana warisan, termasuk terhadap terminal illness.
Pertumbuhan dan keberlanjutan industri asuransi nasional tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai penggerak stabilitas sistem keuangan nasional.
Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukan bahwa produk asuransi jiwa tradisional masih mendominasi pasar dengan kontribusi 65,2% dari total premi.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved