Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Anjloknya harga TBS sawit diakuinya semakin menambah persoalan baru disebabkan harga pupukpun masih bertahan dan mahal apalagi agak sulit untuk mendapatkannya.
"Kami memahami arahan Presiden RI untuk segera tercapai melimpahnya ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat,"
Selain itu, mereka tidak terhubung dengan pabrik pengolahan kelapa sawit alias setiap hari menjual ke tengkulak atau pengepul buah sawit.
"Keputusan ini diambil dengan sangat saksama, memperhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat."
Turunnya harga TBS tidak lepas dari kebijakan pabrik kelapa sawit, yang mengumumkan penurunan harga pembelian TBS di beberapa wilayah.
Keluhan serupa juga diungkapkan petani kelapa sawit nonkorporasi di Kabupaten Tebo, Muarojambi, Batanghari, dan Kabupaten Tanjungjabung Barat.
kebijakan pelarangan ekspor CPO berlaku untuk semua produk minyak kelapa sawit.
Kebijakan larangan ekspor komoditas tersebut berlaku hingga harga minyak goreng curah di tingkat konsumen mencapai Rp14.000 per liter.
Dewan Pakar Apkasindo Syaiful Bahari mengatakan keuntungan yang diraup pabrik kelapa sawit selama empat hari dengan membeli tandan buah segar sawit murah dari petani.
Pada akhirnya, petani pun kadang menjual dengan harga berapa pun. Karena itu ada harga TBS Rp700 per kg. Dia juga menilai di lapangan harga minyak goreng tetap tinggi.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Dia memperkirakan kemampuan tangki CPO milik produsen-produsen di Indonesia aman untuk kapasitas seperti itu.
Saat ini harga TBS ada yang turun hingga Rp1.000 per kilogram di sejumlah provinsi. Namun di Sumsel, terutama Musi Banyuasin, harga TBS turun sekitar Rp400-600 per kilogram.
Kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dinilai tepat, namun sayangnya pemerintah tidak menjalankan kebijakan tersebut secara tegas karena tidak dilakukan pengawasan yang ketat.
Jika hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah tidak perlu setop ekspor crude palm oil (CPO) yang akan secara resmi berlaku pada 28 April 2022.
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah untuk setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit.
Petani sawit swadaya dinilai berperan penting dalam menjamin pasokan CPO Indonesia. Dengan mengelola 6,7 hektare, petani sawit swadaya berkontribusi 41% pada pungutan ekspor.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyatakanpetani sawit Indonesia menyatakan dukungan dan apresiasi atas upaya yang dilakukan kejaksaan agung.
Tim Kunjungan Reses Komisi III DPR RI menyoroti sejumlah permasalahan di Provinsi Riau, di antaranya terkait maraknya judi saat bulan Ramadan
Ketut menduga penerbitan eskpor itu diberikan atas adanya gratifikasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved