Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DAMPAK dari kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya yang diumumkan Presiden Joko Widodo sudah tampak saat ini. Salah satu petani di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Saiho yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4 hektare mengaku pasrah.
Ia mengakui saat ini harga jual tandan buah segar (TBS) di wilayahnya turun lebih dari Rp400 per kilogram. "Sebelumnya TBS di desa kami ini sekitar Rp3.000-an, tetapi sekarang sudah turun menjadi Rp2.600 per kilogram," ujar dia dikonfirmasi Senin (25/4/2022).
Dia dan petani lain hanya bisa pasrah dan menerima yang ditetapkan pemerintah. "Kami semua tidak berdaya. Pemerintah kan sudah menetapkan harga. Jadi kalau harga TBS turun, kami bisa apa. Tentu kami sebagai petani kecil hanya bisa pasrah," jelasnya.
Ia mengatakan harga TBS rata-rata stabil sepanjang satu tahun belakangan. Begitu pun harga sembako dan pangan juga stabil. Di tahun ini, petani sawit menilai sangat berat. Hal itu lantaran dengan harga TBS yang turun tak sebanding dengan sembako yang melonjak harganya.
"Bayangkan saja sekarang TBS harganya Rp2.600 per kilogram, sementara minyak goreng sudah Rp24.000 per liter. Kalau tahun lalu masih imbang antara harga penjualan dengan harga sembako," jelasnya.
Ditegaskan Saiho, pihaknya hanya bisa bersabar dengan harga baru saat ini. "Harga tergantung pemerintah. Kalau turun ya kami bisa apa? Kami hanya bisa mengikuti," jelasnya.
Ketua Koperasi Unit Desa Mukti Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Bambang Giyanto, mengatakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini memiliki dua sisi dampak yang berbeda. Di satu sisi, masyarakat yang tidak memiliki kebun kelapa sawit bisa mendapatkan angin segar, apalagi mereka yang membutuhkan minyak.
Baca juga: Arus Mudik Meulaboh-Simeulue Membeludak, ASDP Tambah Trip Penyeberangan
Namun di sisi lain, kebijakan itu bisa membunuh petani sawit. "Meski ada penetapan mekanisme harga TBS yang ditentukan tiap bulan dan tiap minggu di Dinas Perkebunan di Provinsi, perlu diketahui petani sawit kita ini ada yang merupakan swadaya murni yang hasil kebunnya dijual ke pengepul. Dari pengepul inilah kemudian dijual ke pabrik sesuai harga pasar, sehingga tidak mengacu pada Dinas Perkebunan," ucapnya.
Disebutkan Bambang, saat ini harga TBS ada yang turun hingga Rp1.000 per kilogram di sejumlah provinsi. Namun di Sumsel, terutama Musi Banyuasin, harga TBS turun sekitar Rp400-600 per kilogram. "Bagi petani sawit ini berat, karenanya harapan kami pemerintah lebih arif," jelasnya.
Diakui Bambang, tipe petani sawit di Indonesia rata-rata hebat karena penyabar."Namun kalau berkepanjangan, pasti akan menimbulkan gejolak. Ini akan berpengaruh pada efek kedepan. Di daerah kita ini aman. Petani sawit semua masih tenang. Walau harga murah, mereka tetap panen," pungkasnya. (OL-14)
INDUSTRI minyak sawit (crude palm oil/CPO) mengalami tekanan bertubi-tubi beberapa waktu belakangan.
DALAM beberapa pemberitaan, pemerintah menyatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit nasional ditargetkan mencapai 100 juta ton pada tahun Indonesia emas 2045.
MINYAK kelapa sawit mendapatkan sentimen buruk akhir-akhir ini.
Indonesia merupakan negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia
Dinas DLH DKI memerintahkan PT BKP harus memperbaiki cerobongnya agar memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
Istri sekuriti PT SKB memohon agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membebaskan sang suami
Tiga orang tewas setelah truk tangki mengangkut minyak sawit terguling dan menghantam motor di Cipata, Kabupaten Bandung, Minggu (7/4).
Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa.
HARGA minyak goreng di Ibu Kota Negara, DKI Jakart mengalami kenaikan secara bertahap. Pandemi dan cuaca buruk jadi kambing hitam kenaikan ini.
Dalam pertemuan tersebut Wakil PM Malaysia menyampaikan perlunya meningkatkan kampanye bersama untuk penyelesaian kasus kelapa sawit.
Direktur Eksekutif Kantor Perdagangan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS Ana Hinojosa menuturkan, pihaknya selama berbulan-bulan telah melakukan penyelidikan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved