Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENINDAKLANJUTI arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perdagangan kembali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia.
"Keputusan ini diambil dengan sangat saksama, memperhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kamis (28/4).
Tentu akan ada dampak dari kebijakan ini. Namun Mendag sekali lagi menegaskan bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling utama. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk minyak goreng, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Presiden Jokowi bahwa pemerintah melarang sementara ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan minyak jelantah.
Larangan sementara berlaku mulai hari Kamis (28/4), sampai harga minyak goreng curah mencapai keterjangkauan Rp14.000 per liter. Larangan ini termaktub di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan minyak jelantah.
Baca juga: TNI-AL Gagalkan Ekspor Ilegal Puluhan Juta MT Minyak Sawit Mentah
Berdasarkan peraturan tersebut, produk yang sementara ini dilarang ekspor adalah minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, dan RBD Palm Olein, minyak jelantah.
Larangan sementara ekspor tersebut berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia, dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yaitu Batam, Bintan, Karimun dan Sabang.
"Saya tegaskan eksportir yang melanggar akan dikenai sanksi peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya pastikan pemerintah bersama-sama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lain akan memantau seluruh pelaksanaan kebijakan ini. Bagi eksportir yang telah mendapat nomor pendaftaran pemberitahuan Pabean Ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor," kata Lutfi.
Kebijakan ini akan dievaluasi secara periodik, melalui rapat koordinasi di tingkat kementerian koordinator bidang perekonomian. Kebutuhan pokok masyarakat Indonesia adalah prioritas larangan sementara ekspor ini merupakan upaya untuk mendorong ketersediaan bahan baku, juga pasokan minyak goreng di dalam negeri dan menurunkan harga minyak goreng ke harga keterjangkauan
"Saya harap kita semua dapat memahami urgensi dari kebijakan ini dan bergotong-royong, bekerja sama demi seluruh rakyat Indonesia," tutup Lutfi. (A-2)
INDUSTRI minyak sawit (crude palm oil/CPO) mengalami tekanan bertubi-tubi beberapa waktu belakangan.
DALAM beberapa pemberitaan, pemerintah menyatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit nasional ditargetkan mencapai 100 juta ton pada tahun Indonesia emas 2045.
MINYAK kelapa sawit mendapatkan sentimen buruk akhir-akhir ini.
Indonesia merupakan negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia
Dinas DLH DKI memerintahkan PT BKP harus memperbaiki cerobongnya agar memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
Istri sekuriti PT SKB memohon agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membebaskan sang suami
MASA depan industri sawit Indonesia sungguh tragis.
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, menyatakan pihaknya tidak mendukung sikap Uni Eropa yang melarang impor produk minyak kelapa sawit (CPO), termasuk dari Indonesia.
PEMERINTAH Belanda tidak mendukung langkah Uni Eropa melarang impor produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia ke Eropa.
Impor minyak sawit mentah akan secara efektif menarik pajak 35,75% dibandingkan sebelumnya 30,25%.
Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono mengatakan Indonesia siap memberi tambahan pasokan kepada Tiongkok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved