NEWSTICKER

Berita Terbaru Jakarta Pusat Hari Ini

KPU Pastikan Tahapan Pemilu tidak Terganggu Putusan PN Jakpus
03/3/2023 19:57
tahapan menuju Pemilu 2024 tidak terganggu setelah PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Prima yang berdampak pada penundaan pemilu ke 2025.
MPR ingatkan Pemilu tiap Lima Tahun Harus Berjalan Baik
03/3/2023 19:18
Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun menjadi bernilai penting sebagai arah baru bagi kemajuan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terlalu Memaksakan Diri
03/3/2023 19:06
Melihat kesalahan tersebut sullit rasanya tidak menaruh kecurigaan adanya suatu gerakan yang sistematis untuk merusak dan menganggu proses pemilu.
MA: Hakim Tidak Bisa Disalahkan, Silahkan Tempuh Upaya Hukum Lanjutan
03/3/2023 17:46
Suharto mengatakan bahwa masih ada kemungkinan pihak-pihak yang mengajukan banding ke pengadilan tinggi, sehingga Ia meminta seluruh pihak menunggu prosesnya.
KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Majelis Hakim Perkara Partai Prima
03/3/2023 16:51
Apabila ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, sambung Miko, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan.
Wapres Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Terus Berlanjut
03/3/2023 14:18
Ma'ruf menjelaskan putusan PN Jakpus ihwal Pemilu 2024 belum bersifat inkrah atau berkuatan hukum tetap.
Putusan Penundaan Pemilu, PKB Kaget tapi NasDem Optimistis
03/3/2023 13:54
Keputusan hakim tersebut dinilianya sudah melampaui kewenangan khususnya terhadap konstitusi yang sudah mengamanatkan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.
Putusan PN Jakpus yang Tunda Pemilu Lampaui Yurisdiksinya
03/3/2023 13:49
Majelis yang memutus perkara tersebut adalah T Oyong selaku hakim ketua dan H Bakri dan Dominggus Silaban sebagai anggota.
KY akan Minta keterangan Hakim PN Jakarta Pusat terkait Putusan Pemilu Kontroversial
03/3/2023 09:55
KOMISI Yudisial (KY) mencermati substansi putusan PN Jakarta Pusat dan reaksi yang muncul dari putusan tersebut. KY akan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi.
KSP Tegaskan Pemilu Seusai Jadwal
03/3/2023 09:31
Pemerintah berkomitmen mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal, 14 Februari 2024.
Netfid Indonesia; Lawan Upaya Penundaan Pemilu 2024
03/3/2023 09:04
Netfid Indonesia menyatakan upaya penolakan terhadap semua upaya penundaan pemilu. Putusan PN Jakpus dinilai mengganggu proses dan tahapan Pemilu 2024.
Mahfud: Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus Sensasi Berlebihan
02/3/2023 23:14
Mahfud menegaskan bahwa PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut sembari menjabarkan setidaknya ada empat alasan berdasarkan hukum.
PDIP Minta KY Investigasi Hakim terkait Putusan Penundaan Pemilu
02/3/2023 21:39
PDIP meminta Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan investigasi adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara tersebut.
Masih Ada Upaya Agenda Besar Penundaan Pemilu 2024
02/3/2023 21:32
Adit pun percaya bahwa masih ada agenda besar yang dilakukan oknum untuk menunda pemilu.
Gugatannya Dikabulkan PN Jakpus, Begini Respon Partai Prima
02/3/2023 20:47
Partai Prima bersyukur gugatan mereka terkait penetapan calon peserta Pemilu 2024 dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Putusan itu harus dihormati.
Putusan soal Penundaan Pemilu tunjukkan Hakim tak Paham Batasan
02/3/2023 20:37
Ray juga menjelaskan tidak ada penjelasan kausalitas yang rasional antara gugatan Partai Prima dan penundaan pemilu.
PN Jakpus tegaskan Putusan soal Pemilu belum Inkrah
02/3/2023 20:27
Zulkifli Atjo mengatakan putusan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).
PN Jakpus Dinilai Berlebihan
02/3/2023 19:41
"Saya kira, putusan PN Jakarta Pusat ini berlebihan. Bahkan melebihi kewenangan pengadilan,"
PN tidak Berwenang Tunda Pemilu
02/3/2023 19:36
Ilham Saputra menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (PN) tak punya kewenangan untuk menunda pemilu.
PN Jakarta Pusat Khianati Konstitusi
02/3/2023 19:28
PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat dinilai mengkhianati konstitusi negara dengan mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk mengulang tahapan penyelenggaraan pemilu.