Berita Terbaru Hukum Hari Ini

Dukun Penipu bakal Dipidana dalam RKUHP

"Yang dipidana adalah orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib yang bisa mencelakaan orang pake magic sebagai penghasilan," ujar Muladi.  

Pasal Penghinaan Presiden Berlaku jika Hina Pribadi

Penghinaan di sini bukan pada jabatannya namun pada merendahkan martabat pribadi

Perzinahan dan Kumpul Kebo tetap Delik Aduan

Pasal ini membutuhkan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan dan dapat ditarik kembali.

Proyek Reklamasi Pulau M Batal Demi Hukum

Sebagaimana diketahui, gugat-an PT Manggala Kridha Yuda atas Pulau M merupakan salah satu dari empat gugatan lainnya yang dihadapi Pemprov DKI terkait kebijakan reklamasi.

DPR Kukuh Sertakan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Pasal ini banyak dikritik pegiat demokrasi karena dinilai membonsai demokrasi

Sejumlah Importir Langgar Aturan Post Border

Barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari lampu swaballast, kertas dinding dan kertas rekam sebanyak dua kontainer bernilai sekitar Rp1 miliar.

Memerangi Korupsi dari Hulu

Penegakan hukum efektif apabila tidak sekadar mengedepankan penindakan, tetapi juga pencegahan.

MA Gandeng Peradi Sosialisasikan E-Litigasi

Saat ini seluruh pengadilan dari level Mahkamah Agung hingga di bawahnya sudah menyiapkan sarana prasarana sudah, termasuk pelatihan SDM.

Referendum Dalam Persepektif Hukum Internasional

Hukum internasional tidak mengenal referendum bagi wilayah yang sudah merdeka.

Presiden Berharap Terobosan Ketatanegaraan di Era Digital

Menurut Presiden, hukum tata negara perlu memberi ruang-ruang terobosan dan mendorong inovasi.

Soal Hukum Kebiri, Ahli Hukum Pidana : Harus Dilaksanakan

Hukuman kebiri merupakan putusan pidana yang berkekuatan tetap sehingga wajib untuk dipatuhi.

Hukuman Kebiri Bisa Munculkan Dendam Pelaku Kejahatan Seksual

"Setelah dia keluar, bayangkan dendam yang dia punya ke negara. Tidak ada keinginan untuk membuat dia menjadi manusia yang lebih baik," ungkap Erasmus di Kantor YLBHI.

MA Minta Pemerintah Bayar Kerugian Kerusuhan Maluku Rp3,9 T

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, mengatakan dalam putusan itu pemerintah diwajibkan untuk membangun kembali kondisi yang terjadi kerusakan atau dilakukan perbaikan.

Produk Hukum Diskriminatif Ditinjau Ulang

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta segera membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN).

APHTN-HAN Gelar Konferensi Nasional Bertema Kabinet Presidensial

Konferensi yang akan diikuti sekitar 250 akademisi hukum tata negara dari seluruh Indonesia itu akan mengambil tema "Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif.”

Kepailitan dan PKPU Momok bagi Pelaku Usaha

Adapun kreditur sendiri, khususnya kreditur separatis selaku pemegang jaminan, haknya sudah ditutup dan dijamin apabila debitur wanprestasi.

Pengamen Korban Salah Tangkap Berharap Dapat Ganti Rugi

Empat pengamen yang salah tangkap dan mendekam selama tiga tahun di penjara bisa mendapat keadilan.

REQ Space Ciptakan Ruang Bersama Untuk Masyarakat Melek Hukum

Berangkat dari kekhawatiran terhadap anak muda yang kerap tersangkut  soal hukum, akibat buta hukum REQ Space berupaya melahirkan generasi melek hukum.

Jelang Sidang Praperadilan, Pengacara Kivlan Zen Dimasalahkan

Tersiar kabar, sebelumnya Tonim tercatat dengan NAI (Nomor Advokat Indonesia): 012.02924/ADV-KAI/2012. Namun telah dinyatakan habis masa berlakunya (expired).

Kasus Mengendap, Kejagung Diminta Proses Jajaran Kejati Sulsel

Berkas perkara sudah P21 dari Polda Sulsel. tapi Kejati Sulsel tidak juga melimpahkan perkara ke pengadilan

TKA: Pemanfaatan dan Bukti Validitas

Merawat Kesehatan Mental: Tanggung Jawab Bersama yang Sering Diabaikan

Demokrasi di Balik Simbol

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu