Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem di DPR RI Ahmad Ali menyatakan NasDem mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Saat ini RUU tersebut tengah digodok di parlemen setelah diusulkan pemerintah beberapa bulan lalu. “Ya kita pasti dukung RUU Cipta Kerja. Ini kan program pemerintah yang banyak gunanya untuk mempermudah investasi di Indonesia. Pasti kita dukung program itu. Jangan khawatir,” kata Ahmad Ali.
Menurut Ahmad Ali, RUU Cipta Kerja dibuat pemerintah untuk menjadikan ease of doing bussines di Indonesia semakin baik. “Jika banyak investasi di Indonesia, akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap.’’
NasDem sebagai partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi pemerintah tentu akan selalu mendukung program-program pemerintahan Jokowi.
Apalagi program yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk membuat lapangan kerja yang lebih banyak.
“Bagi kami di Fraksi Partai NasDem, omnibus law merupakan jalan keluar yang paling tepat dilakukan pemerintah dan solusi menghadapai krisis ekonomi secara global pascapandemi. RUU Ciptaker ini menjadi jawaban yang tepat,’’ imbuhnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pembahasan dari RUU Cipta Kerja telah mencapai 75% lebih dan akan terus dirampungkan dalam waktu dekat.
“Ini menjadi sebuah catatan karena ditunggu-tunggu banyak investor karena terdapat beberapa peraturan yang meluruskan obesitas dari regulasi,” kata Airlangga.
RUU Cipta Kerja tersebut direncanakan mentransformasi ekonomi yang memiliki daya saing, kemudahan perizinan usaha, mementingkan UMKM dan koperasi, dan adanya kepastian hukum.
Tujuan RUU Cipta Kerja untuk membuat Indonesia maju 2045 dengan ekonomi 5 besar, keluar dari middle income trap, PDB mencapai US$7,4 triliun, tingkat kemiskinan 0%, dan memiliki tenaga kerja yang kompetitif.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus juga mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja yang ang- gotanya terdiri dari konfederasi serikat pekerja dan anggota Panitia Kerja RUU Ciptaker. (Iam/P-1)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Syarief meyakini masih banyak dugaan rasuah yang bisa dikembangkan dalam proyek tersebut. Persidangan diyakini akan mengungkap fakta baru.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved