Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KETUA Fraksi Partai NasDem di DPR RI Ahmad Ali menyatakan NasDem mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Saat ini RUU tersebut tengah digodok di parlemen setelah diusulkan pemerintah beberapa bulan lalu. “Ya kita pasti dukung RUU Cipta Kerja. Ini kan program pemerintah yang banyak gunanya untuk mempermudah investasi di Indonesia. Pasti kita dukung program itu. Jangan khawatir,” kata Ahmad Ali.
Menurut Ahmad Ali, RUU Cipta Kerja dibuat pemerintah untuk menjadikan ease of doing bussines di Indonesia semakin baik. “Jika banyak investasi di Indonesia, akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap.’’
NasDem sebagai partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi pemerintah tentu akan selalu mendukung program-program pemerintahan Jokowi.
Apalagi program yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk membuat lapangan kerja yang lebih banyak.
“Bagi kami di Fraksi Partai NasDem, omnibus law merupakan jalan keluar yang paling tepat dilakukan pemerintah dan solusi menghadapai krisis ekonomi secara global pascapandemi. RUU Ciptaker ini menjadi jawaban yang tepat,’’ imbuhnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pembahasan dari RUU Cipta Kerja telah mencapai 75% lebih dan akan terus dirampungkan dalam waktu dekat.
“Ini menjadi sebuah catatan karena ditunggu-tunggu banyak investor karena terdapat beberapa peraturan yang meluruskan obesitas dari regulasi,” kata Airlangga.
RUU Cipta Kerja tersebut direncanakan mentransformasi ekonomi yang memiliki daya saing, kemudahan perizinan usaha, mementingkan UMKM dan koperasi, dan adanya kepastian hukum.
Tujuan RUU Cipta Kerja untuk membuat Indonesia maju 2045 dengan ekonomi 5 besar, keluar dari middle income trap, PDB mencapai US$7,4 triliun, tingkat kemiskinan 0%, dan memiliki tenaga kerja yang kompetitif.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus juga mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja yang ang- gotanya terdiri dari konfederasi serikat pekerja dan anggota Panitia Kerja RUU Ciptaker. (Iam/P-1)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved