Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KETUA Fraksi Partai NasDem di DPR RI Ahmad Ali menyatakan NasDem mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Saat ini RUU tersebut tengah digodok di parlemen setelah diusulkan pemerintah beberapa bulan lalu. “Ya kita pasti dukung RUU Cipta Kerja. Ini kan program pemerintah yang banyak gunanya untuk mempermudah investasi di Indonesia. Pasti kita dukung program itu. Jangan khawatir,” kata Ahmad Ali.
Menurut Ahmad Ali, RUU Cipta Kerja dibuat pemerintah untuk menjadikan ease of doing bussines di Indonesia semakin baik. “Jika banyak investasi di Indonesia, akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap.’’
NasDem sebagai partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi pemerintah tentu akan selalu mendukung program-program pemerintahan Jokowi.
Apalagi program yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk membuat lapangan kerja yang lebih banyak.
“Bagi kami di Fraksi Partai NasDem, omnibus law merupakan jalan keluar yang paling tepat dilakukan pemerintah dan solusi menghadapai krisis ekonomi secara global pascapandemi. RUU Ciptaker ini menjadi jawaban yang tepat,’’ imbuhnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pembahasan dari RUU Cipta Kerja telah mencapai 75% lebih dan akan terus dirampungkan dalam waktu dekat.
“Ini menjadi sebuah catatan karena ditunggu-tunggu banyak investor karena terdapat beberapa peraturan yang meluruskan obesitas dari regulasi,” kata Airlangga.
RUU Cipta Kerja tersebut direncanakan mentransformasi ekonomi yang memiliki daya saing, kemudahan perizinan usaha, mementingkan UMKM dan koperasi, dan adanya kepastian hukum.
Tujuan RUU Cipta Kerja untuk membuat Indonesia maju 2045 dengan ekonomi 5 besar, keluar dari middle income trap, PDB mencapai US$7,4 triliun, tingkat kemiskinan 0%, dan memiliki tenaga kerja yang kompetitif.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus juga mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja yang ang- gotanya terdiri dari konfederasi serikat pekerja dan anggota Panitia Kerja RUU Ciptaker. (Iam/P-1)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved