Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem di DPR RI Ahmad Ali menyatakan NasDem mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Saat ini RUU tersebut tengah digodok di parlemen setelah diusulkan pemerintah beberapa bulan lalu. “Ya kita pasti dukung RUU Cipta Kerja. Ini kan program pemerintah yang banyak gunanya untuk mempermudah investasi di Indonesia. Pasti kita dukung program itu. Jangan khawatir,” kata Ahmad Ali.
Menurut Ahmad Ali, RUU Cipta Kerja dibuat pemerintah untuk menjadikan ease of doing bussines di Indonesia semakin baik. “Jika banyak investasi di Indonesia, akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap.’’
NasDem sebagai partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi pemerintah tentu akan selalu mendukung program-program pemerintahan Jokowi.
Apalagi program yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk membuat lapangan kerja yang lebih banyak.
“Bagi kami di Fraksi Partai NasDem, omnibus law merupakan jalan keluar yang paling tepat dilakukan pemerintah dan solusi menghadapai krisis ekonomi secara global pascapandemi. RUU Ciptaker ini menjadi jawaban yang tepat,’’ imbuhnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pembahasan dari RUU Cipta Kerja telah mencapai 75% lebih dan akan terus dirampungkan dalam waktu dekat.
“Ini menjadi sebuah catatan karena ditunggu-tunggu banyak investor karena terdapat beberapa peraturan yang meluruskan obesitas dari regulasi,” kata Airlangga.
RUU Cipta Kerja tersebut direncanakan mentransformasi ekonomi yang memiliki daya saing, kemudahan perizinan usaha, mementingkan UMKM dan koperasi, dan adanya kepastian hukum.
Tujuan RUU Cipta Kerja untuk membuat Indonesia maju 2045 dengan ekonomi 5 besar, keluar dari middle income trap, PDB mencapai US$7,4 triliun, tingkat kemiskinan 0%, dan memiliki tenaga kerja yang kompetitif.
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus juga mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja yang ang- gotanya terdiri dari konfederasi serikat pekerja dan anggota Panitia Kerja RUU Ciptaker. (Iam/P-1)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved