Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PT Taspen (Persero) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kamis (3/9) di kantor Taspen.
Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Direktur Utama PT Taspen Antonius N.S Kosasih dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono.
Kosasih menyampaikan dengan kerja sama ini akan meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum.
"Masalah hukum tersebut bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Taspen," kata Kosasih dalam keterangannya, Jumat (4/9).
Baca juga: Taspen Beri Perlindungan Bagi Non-ASN Pemkab Sampang
Adapun ruang lingkup kerja sama ini di antaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain dalam permasalahan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, lalu ruang lingkup kerja sama ini berlaku juga bagi anak perusahaan Taspen
Selain itu, Taspen dengan Jamdatun sepakat untuk melakukan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.
"Diharapkan dengan adanya penandatanganan ini dapat memberikan value added kepada kedua belah pihak ke depannya," pungkas Kosasih.(OL-5)
PAM JAYA berharap dapat menjaga kontinuitas rencana pemenuhan kebutuhan air minum tanpa tergantung pada satu sumber utama.
Fery menyampaikan apresiasi atas keterlibatan ITB dalam mendukung pengembangan koperasi berbasis data dan ilmu pengetahuan.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Kerja sama yang dibahas antara lain meliputi program pelatihan bersama untuk atlet junior dan senior, peningkatan kualitas wasit dan juri.
Kerja sama ini menandai langkah konkret kolaborasi dalam bidang hukum perang, militer, dan udara sebagai upaya membangun jejaring keilmuan yang berkelanjutan.
Program ini bisa dijadikan momentum bagi perguruan tinggi guna membangun sinergi lintas negara dalam bentuk kerja sama akademik internasional.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved