Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PENDAPAT Komisi Kejaksaan (Komjak) agar penanganan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai berlebihan. Komjak seharusnya fokus mengusut pelanggaran etik jaksa.
"Sebaiknya Komjak tetap berpijak pada area etik dan disiplin jaksa yang alurnya ada pada MoU tahun 2011, sehingga tidak dalam konteks terkesan berada dalam area pro justitia kejaksaan," kata pakar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, Kamis (3/9).
Ia memandang Kejaksaan Agung tidak menghadapi kendala berarti dalam menangani kasus dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari. Karena itu, Korps Adhiyaksa mesti menangani kasus tersebut hingga tuntas.
Masalah sinergi Kejaksaan Agung dengan Polri dinilai sangat baik dalam mengusut perkara yang memiliki keterkaitan. Sinergi dilakukan antara dengan Kejaksaan menangi kasus Pinangki selaku penerima suap atau janji sementara Joko Tjandra sebagai pemberi suap ditangani Polri.
Mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK itu mengatakan Kejaksaan Agung memiliki sumber daya manusia mulai tingkat penyidikan maupun penuntutan. "Transparancy judicial court nantilah yang akan menentukan public trust terhadap kelembagaan penegak hukum, dan tanpa kendala demikian, tentunya Kejaksaan memiliki trust ini," pungkasnya. (R-1)
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Pengadaan laptop Chromebook, di Kemendikbudristek tahun 2020–2022, sebenarnya sudah dirancang sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan kembali memanggil mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dugaan korupsi dalam program pengadaan chromebook.
Kejagung belum menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim (NAM), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.
Ia juga menduga tersangka dalam kasus ini tidak hanya dilakukan secara tunggal.
Padahal, hasil uji coba pada 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran lantaran.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved