PENDAPAT Komisi Kejaksaan (Komjak) agar penanganan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai berlebihan. Komjak seharusnya fokus mengusut pelanggaran etik jaksa.
"Sebaiknya Komjak tetap berpijak pada area etik dan disiplin jaksa yang alurnya ada pada MoU tahun 2011, sehingga tidak dalam konteks terkesan berada dalam area pro justitia kejaksaan," kata pakar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, Kamis (3/9).
Ia memandang Kejaksaan Agung tidak menghadapi kendala berarti dalam menangani kasus dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari. Karena itu, Korps Adhiyaksa mesti menangani kasus tersebut hingga tuntas.
Masalah sinergi Kejaksaan Agung dengan Polri dinilai sangat baik dalam mengusut perkara yang memiliki keterkaitan. Sinergi dilakukan antara dengan Kejaksaan menangi kasus Pinangki selaku penerima suap atau janji sementara Joko Tjandra sebagai pemberi suap ditangani Polri.
Mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK itu mengatakan Kejaksaan Agung memiliki sumber daya manusia mulai tingkat penyidikan maupun penuntutan. "Transparancy judicial court nantilah yang akan menentukan public trust terhadap kelembagaan penegak hukum, dan tanpa kendala demikian, tentunya Kejaksaan memiliki trust ini," pungkasnya. (R-1)
