Hukum Harus Ditegakkan tanpa Pandang Bulu

EKOSISTEM nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif.

Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.

Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan
kesewenang-wenangan.

Pemerintah tidak pernah main main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan
efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta
budaya adiluhung bangsa Indonesia.

Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan.

Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apa pun juga. Kita tidak bisa memberikan
ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya.

Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi.

Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun
nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Bangga produk Indonesia

Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang klik dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan
dan kepentingan bangsa.

Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang
kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya
bangsa.

Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang berbahagia, tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa
dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia.

Demokrasi memang menjamin kebebasan, tetapi kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan.

Jangan ada yang merasa paling agamais sendiri. Jangan ada yang merasa paling pancasilais sendiri.

Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar.

Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh
toleransi, serta saling peduli. Karena itu, masa-masa sulit sekarang ini bisa kita tangani secara baik.

Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extra-ordinary dalam
mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.

MPR dengan cepat membuat payung program baru MPR Peduli Covid-19 dan terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila, serta pengkajian sistem ketatanegaraan
dan konstitusi kita.

Dengan sangat responsif, DPR langsung membahas, kemudian menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang untuk memberikan
payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian;

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi undang-undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah.

Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan RUU Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Pemberdayaan ekonomi rakyat

Respons cepat juga dilakukan oleh terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi daerah, dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUM-Des, peningkatan daya saing
daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.

Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air, di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180
laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp1,39 triliun.

Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional dan keanggotaannya
pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB.

Persidangan terbuka

Demikian pula Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi
e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka.

Guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan
elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifi kan.

Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari komisi yudisial sesuai kewenangannya. Pengusulan calon hakim agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon
hakim ad hoc hubungan industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi,
dan advokasi hakim.

Sepanjang 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi.

Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik
untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.

MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara pada 2017 menjadi ratarata
59 hari kerja per perkara. Sepanjang 2019 hingga awal 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang.

Perluasan kerja sama

Pada saat yang sama, perluasan kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri, terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengoordinasi berbagai kegiatan, baik di tingkat
regional maupun global, agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.

Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air, masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan
seabad Indonesia merdeka untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan.

Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita ialah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat
ini sedang terjadi.

Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan untuk melakukan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar.

Mari kita pecahkan  masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis
ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia maju yang kita
cita-citakan.