Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyarankan agar pendidikan kepada tenaga honorer, terutama guru, harus di tingkatkan melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan.
Menurut Puan Maharani, pola pengembangan kompetensi bagi ASN harusnya saat ini tidak lagi klasikal, seperti penataran
Revisi Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berhasil diparipurnakan tempo hari merupakan terobosan penting dalam mengatur dunia birokrasi.
Junimart Girsang mengungkapkan di waktu yang bersamaan telah berakhir pula istilah kesenjangan yang selama ini dielu-elukan oleh para tenaga honorer dan PNS.
PermenPAN-RB Nomor 158 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum memasukkan nomenklatur tenaga kependidikan.
Di DKI Jakarta, ada 100 lebih guru PPPK yang sampai saat ini tidak mendapatkan jam pelajaran. Sehingga para guru tersebut terpaksa menjadi staf atau penjaga perpustakaan.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera membantah keras informasi yang meresahkan bahwa ada pembatalan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sejak 2021 hingga saat ini, Nadiem menyebut pihaknya telah mencetak rekor dengan merekrut 544 guru ASN PPPK dan jumlah ini dipastikan akan terus bertambah.
Seleksi guru PPPK sejak 2021 menimbulkan banyak masalah, di antaranya guru yang lulus seleksi tak kunjung diangkat pemda. Bagi yang berlatar guru swasta, mereka banyak yang sudah diberhentikan
PGRI menyebut saat ini masih banyak guru yang sulit untuk mendapatkan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan.
REVISI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem birokrasi.
KemenPAN-RB menekankan pengoptimalan kuota formasi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bergantung pada pemerintah daerah (Pemda).
wacana kebijakan marketplace guru yang ditawarkan Kemendikbudristek pimpinan Nadiem Makarim dinilai tidak bisa memberikan kepastian terhadap nasib guru honorer.
Kasus aplikasi marketplace guru diawali dengan pernyataan bernuansa gimik politik dari Mendikbudristek yang mendeklarasikan ‘Satu Juta Guru Honorer akan Menjadi ASN melalui PPPK’
DPR meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengkaji ulang wacana perekrutan guru dengan model marketplace.
Ide tersebut sejatinya bernilai positif untuk memastikan percepatan rekrutmen para guru honorer.
Program marketplace untuk rekrutmen guru yang digagas Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dinilai tidak solutif dan malah menambah kontroversi baru.
Mereka hadir untuk memperingati HUT ke-73 IGTKI.
Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan.
"Mungkin kalau secara kasuistik, saya melihat banyak guru hebat, tetapi ada 3,4 juta lebih di Indonesia yang menurut saya kondisinya terpuruk,”
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved