Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
REVISI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem birokrasi.
KemenPAN-RB menekankan pengoptimalan kuota formasi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bergantung pada pemerintah daerah (Pemda).
wacana kebijakan marketplace guru yang ditawarkan Kemendikbudristek pimpinan Nadiem Makarim dinilai tidak bisa memberikan kepastian terhadap nasib guru honorer.
Kasus aplikasi marketplace guru diawali dengan pernyataan bernuansa gimik politik dari Mendikbudristek yang mendeklarasikan ‘Satu Juta Guru Honorer akan Menjadi ASN melalui PPPK’
DPR meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengkaji ulang wacana perekrutan guru dengan model marketplace.
Ide tersebut sejatinya bernilai positif untuk memastikan percepatan rekrutmen para guru honorer.
Program marketplace untuk rekrutmen guru yang digagas Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dinilai tidak solutif dan malah menambah kontroversi baru.
Mereka hadir untuk memperingati HUT ke-73 IGTKI.
Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan.
"Mungkin kalau secara kasuistik, saya melihat banyak guru hebat, tetapi ada 3,4 juta lebih di Indonesia yang menurut saya kondisinya terpuruk,”
MENTERI Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim menyampaikan pihaknya tengah berupaya membuat sistem marketplace untuk perekrutan guru PPPK.
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan secara umum arus mudik Lebaran 2023 di Jawa Timur berjalan dengan aman, lancar dan nyaman.
Sebanyak 544.292 guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi ASN PPPK dipastikan akan mendapatkan penempatan.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) umumkan 544.292 guru lolos seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap penghapusan non ASN atau tenaga honorer.
DPR meminta MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, untuk segera merealisasikan permintaan Presiden untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer itu.
Puti Guntur Sukarno mempertanyakan nasib para guru PPPK yang hingga kini belum memperoleh penempatan kerja usai dinyatakan lulus seleksi dan menerima SK.
Total ada Rp73 miliar anggaran yang disiapkan untuk 9.043 guru dan tenaga kependidikan (GTK) RA dan madrasah pada pencairan tahap pertama ini.
Hati saya nyesekk...seperti di PHP (pemberi harapan palsu), Kemendikbud tega sekali membatalkan kebijakan yang dibuatnya tanpa alasan yang jelas.
RATUSAN orang guru honorer berstatus Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA dan SMK di Kota Depok, Jawa Barat sejak Januari 2023 belum digaji.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved