Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menekankan pengoptimalan kuota formasi guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bergantung pada pemerintah daerah (Pemda). Kendala di daerah diyakini jadi masalah sedikitnya kuota yang diajukan.
"Daerah-daerah itu kan kadang-kadang juga mengusulkan tidak optimal ya karena mereka juga maklum juga mungkin ada keterbatasan anggaran dan sebagainya," kata Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023.
Aba menuturkan masing-masing pemda memiliki otonomi yang berbeda. Kebutuhan guru juga berbeda di setiap daerah.
Baca juga: Menteri PANRB: PPPK Bisa Terima Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa
"Kecuali di sentralistik, jadi Kemendikbud merekrut guru dibagiin kan gitu ya, didistribusi. Tapi kan kewenangannya berbeda termasuk undang-undang ASN yang menyebut itu ya PPPK-nya guru itu ya di gubernur, bupati, wali kota. Jadi kewenangannya itu ada di pemda masing-masing," jelas Aba.
Ia menegaskan koordinasi KemenPAN-RB bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimistis khususnya mencapai target pengajuan formasi seleksi 1 juta guru PPPK. Sehingga, kini pencapaian target itu masih bergantung pemda.
Baca juga: Hanya 13% Peserta PPPK yang Lulus, Junimart Desak MenPAN-RB Keluarkan Kebijakan
"Tahun ini kan 300 ribuan. Karena kan memang dari formasi yang kita siapkan itu hampir 600 ribu, tapi yang usung cuma 300 ribuan. Jadi memang ya kita enggak bisa memaksa pemda juga," jelas Aba.
(Z-9)
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Ada dua kategori peserta PPPK bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di Kementerian Agama 2024, yaitu peserta tenaga kesehatan (nakes) dan peserta teknis.
Sejak nota itu diterbitkan, sala seorang tenaga medis dan rekan-rekannya dilarang masuk kerja dan tidak diperbolehkan mengikuti proses penandatanganan perpanjangan kontrak tahun berjalan.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Adiman, menjelaskan bahwa total formasi P3K yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemprov Sulteng tahun 2024 berjumlah 5.330.
PENGUMUMAN kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 untuk PPPK Paruh Waktu sudah dimulai sejak Senin, 16 Juni 2025.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
213 instansi ini mengusulkan penundaan adalah penyesuaian data CASN seperti masalah ijazah, nama dan kompetensi individu.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengundur atau menyesuaikan pengangkatan CASN hasil seleksi 2024. Rencananya mereka akan diangkat pada akhir 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved