Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PENGAMAT Pendidikan Cecep Darmawan menilai program marketplace untuk rekrutmen guru yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim, tidak solutif. Cecep menganggap marketplace guru itu malah menambah kontroversi baru.
Kontroversi muncul dari banyak aspek. Mulai dari istilah nama yang digunakan yang mencerminkan guru sebagai komoditi belaka, hingga prosedur perekrutan guru yang tidak jelas seperti apa implementasinya.
“Namanya kok marketplace, itu kan istilah di dunia bisnis, seakan-akan guru komoditi dan barang dagangan. Mungkin bisa dicari istilah lain yang lebih terhormat untuk guru,” ujar Cecep kepada Media Indonesia, Minggu (4/6).
Baca juga: DPR: Marketplace Guru Tak Selesaikan Akar Masalah Tenaga Pendidik Indonesia
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia itu juga meminta Nadiem untuk fokus pada penyelesaian program rekrutmen 1 juta guru yang sampai hari ini masih terbengkalai. Ia turut mengkritisi pembenahan rekrutmen guru dengan sistem marketplace itu bukan solusi yang tepat.
“Selesaikan dulu masalah-masalah lama ini, jangan buat-buat yang baru yang malah bikin kontroversi. Jadi makin tidak ada peta jalan pembenahan guru. Tidak ada peta jalan kebijakan menyangkut grand design guru ke depan. Kalau dilihat kan reaktif saja kebijakannya. Permasalahan guru honorer ini mau diapakan? Sudah hampir dua tahun,” kata dia.
Baca juga: Mendikbud-Ristek Rancang Marketplace untuk Perekrutan PPPK Guru
“Jadi Pak Nadiem, menurut saya itu kerancuan dalam kebijakan. Niatnya bagus, tetapi cara dia mengatasi problem-nya tidak tepat. Kalau untuk swasta tidak masalah, silakan saja. Tetap rekrutmen guru ASN tidak bisa begitu. Nyanyiannya mau diangkat 1 juta guru itu, nyatanya masih jauh. Saya kira masalahnya bukan di situ saja sebenarnya. Banyak daerah yang enggan mengirimkan guru itu karena mereka merasa dibebani dengan APBD mereka. Harusnya pemerintah menjamin ketika mengangkat 1 juta guru, pembayarannya dari pusat,” tambahnya.
Sebelumnya hal senada juga dituturkan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Dia menilai gagasan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim tentang marketplace guru tidak menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia.
Marketplace guru dinilai hanya menjawab isu distribusi guru saja. “Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan. Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” ujar Huda.
Diketahui, gagasan marketplace guru ini diklaim oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dapat menyelesaikan masalah tenaga guru honorer yang terjadi menahun. Marketplace guru merupakan database yang dapat membantu pihak sekolah untuk menemukan calon tenaga pendidik yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan pengajar di sekolah.
Sementara itu, hingga saat berita ini dibuat pihak Kemendikbud-Ristek belum memberi tanggapan apapun terkait kritikan program marketplace yang ditujukan kepada institusi itu.
(Z-9)
KPK memanggil sejumlah saksi dalam perkara ini. Salah satunya yakni eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Fiona Handayani.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Pemerintah, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi seluruh guru di Indonesia agar bisa mengikuti program PPG tersebut.
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved