NEWSTICKER

Berita Terbaru DPRD Hari Ini

Dua ASN Mundur, Anies Diminta Introspeksi
03/11/2019 09:10
DUA ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri di tengah pembahasan anggaran untuk 2020 yang masih berlangsung di DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI Minta Rp30,8 Miliar untuk Truk Sampah
01/11/2019 15:56
Andono lalu mengatakan yang diajukan anggaran pengadaan truk compactor sampah itu berukuran kecil.
Pemprov Anggarkan Uji Emisi Kendaraan Pribadi Sebesar Rp295 Juta
01/11/2019 15:30
Uji emisi kendaraan pribadi oleh Dinas LH DKI juga termasuk ke dalam kegiatan yang terdapat dalam Ingub 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Jakarta.
Gerindra DKI Dukung Perubahan Sistem E-Budgeting
01/11/2019 14:45
Menurut M Taufik, kesalahan input data terkait usulan anggaran kerap terjadi setiap tahunnya.
PDIP Pertanyakan Keseriusan Pemprov DKI Atasi Tawuran
01/11/2019 10:45
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak segera duduk bersama berkonsolidasi mencari upaya penanganan jangka panjang.
Anggaran tidak Wajar Pasti Dicoret
01/11/2019 04:20
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
DPRD bakal Coret Anggaran Pemprov DKI yang tidak Wajar
31/10/2019 20:35
DPRD DKI Jakarta menegaskan akan menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Bongkar Anggaran Lem Aibon, Inilah Sosok William Aditya Sarana
31/10/2019 17:46
Dia terpilih menjadi wakil rakyat untuk periode tahun 2019-2024. Dia juga merupakan satu dari delapan anggota terpilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Anies Salahkan Sistem, DPRD: e-budgeting Dicontoh Daerah Lain
31/10/2019 09:54
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e-budgeting sebagai biang keladi munculnya usulan anggaran tidak wajar.
Terkait Anggaran Janggal, Anies Tuding PSI Cuma Manggung
31/10/2019 08:15
Anies mengaku pihaknya memang tidak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tidak mau mencari perhatian publik dan tengah fokus memperbaiki sistem penganggaran.
Dinkes DKI Klaim Mutu Layanan Ambulans Terjaga Baik
31/10/2019 07:00
Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan DKI untuk memprioritaskan anggaran yang benar-benar diperlukan bagi warga.
Bappeda Diminta Transparan Soal Konsep Tugas TGUPP
30/10/2019 22:50
Anggota Komisi A di DPRD DKI Jakarta, Purwanto mendesak Bappeda agar membuka soal konsep tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
DPRD DKI Minta Dinas Kesehatan Perbaiki Layanan
30/10/2019 22:15
Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan DKI untuk memprioritaskan anggaran yang benar-benar diperlukani warga.
DPRD DKI Tuntut Transparansi TGUPP
30/10/2019 22:12
Dalam KUAPPAS 2020, Bappeda berencana mengajukan anggaran untuk gaji dan tunjangan serta penyelenggaraan kerja TGUPP sebesar Rp19 miliar.
Ketua DPRD DKI Desak Gubernur Lebih Tegas Soal Anggaran
30/10/2019 19:47
Prasetyo menilai Anies telah kecolongan karena adanya anggaran pengadaan Lem Aibon sebesar Rp82 miliar dan pengadaan pulpen senilai Rp124 miliar.
Idham Azis Minta Restu Rakyat Jadi Kapolri
30/10/2019 13:18
"Saya mohon doa karena sebentar lagi, pukul 14.00 WIB, saya menjalani fit and proper test."
William Minta Akses ke Laman APBD Jakarta Dibuka Lagi
30/10/2019 13:11
William pun mengkritisi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menutup akses ke laman daring apbd.jakarta.go.id.
Pelebaran Trotoar untuk Atasi Kemacetan
30/10/2019 10:40
Kalangan DPRD menolak pelebaran trotoar karena memakan badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Padahal, itu membuat nyaman pejalan kaki.
Selain Aibon, PSI Juga Pertanyakan Ballpoint Seharga Rp124 Miliar
30/10/2019 10:35
William mengaku tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI.
DPRD Gorontalo Konsultasikan Tugas dan Fungsi Bamus
25/10/2019 10:30
Dijelaskan Restu, tugas Bamus DPR RI hanya menyusun jadwal sidang secara garis besar, namun untuk pengaturan per Alat Kelengkapan Dewan (AKD) diserahkan kepada AKD masing-masing.