Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gerindra telah mengajukan empat nama untuk dijadikan calon wakil gubernur DKI menggantikan Sandiaga Uno. Namun, dari empat nama itu, hanya satu nama saja yang akan disandingkan bersama calon lain dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Partai Gerindra mengusulkan empat nama, PKS silakan (pilih), siapa dari empat nama ini yang bisa disepakati PKS. Tentu harus disepakati juga oleh Gerindra. Kalau begitu ada dua nama baru, satu dari PKS, satu gerindra," ungkap Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (9/11).
Opsi yang ditawarkan Gerindra didasari mandeknya proses pemilihan wakil gubernur DKI yang sudah setahun berjalan.
Riza membeberkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto setuju dengan permintaan PKS untuk mencalonkan dua kadernya, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu maju sebagai cawagub.
Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Minta PKS-Gerindra Sepakati Dua Nama Cawagub
"Ketika itu, ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan PKS bahwa posisi wakil gubernur yang diminta kader PKS dipenuhi Pak Prabowo. Namun, hingga kini, proses pemilihan di DPRD tidak kunjung selesai," kata Riza.
Partai Gerindra menginginkan agar tiga tahun ke depan Gubernur Anies Baswedan tidak sendirian. Karenanya, dipilih opsi menyandingkan kader Gerindra dengan PKS dalam perebutan kursi wagub.
Riza mengatakan karena Sandiaga berasal dari Gerindra, maka yang pas menggantikan dari partai tersebut.
"Masa mau seperti ini terus tiga tahun ke depan kosong. Kami diusulkan dua nama baru, yaitu dari PKS satu, Gerindra satu, supaya ada pilihan dan alternatif," ucap Riza.
"Gerindra mencoba mencarikan solusi atas belum juga berlanjutnya Pemilihan wagub karena beban Pak Anies diukur sangat berat. Mungkin setiap hari terima undangan puluhan atau ratusan dari tamu, atau kegiatan lainnya. Kalau ada wakil gubernur itu akan membantu Pak Anies," tambahnya.
Berdasarkan dokumen yang diterima, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta menerbitkan surat dengan perihal perubahan usulan nama calon wakil gubernur DKI Jakarta dengan nomor JA/X-0646/B/DPD GERINDRA/2019.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik menyebut pihaknya mengajukan empat nama baru cawagub. Tiga nama lainnya ialah Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah
"Urusan wakil gubernur akan diurus DPRD pada Desember. Sebulan ini lagi bahas anggaran APBD kan," tandasnya. (OL-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved