Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan wakil gubernur harus paham mengenai permasalahan yang ada di Ibu kota. Ia menganggap nama-nama calon wakil gubernur (cawagub) yang ada saat ini bukan tokoh Jakarta.
"Saya dari awal selalu bicara bahwa wakil gubernur itu enggak kerja gampang loh. Ini ibu kota! Yang jelas, dia harus mengerti masalah Jakarta. Masa di antara dua partai pengusung enggak ada tokoh-tokoh Jakarta yang kelihatan? Itu masalahnya," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/11).
Ada enam nama cawagub DKI yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. PKS mengajukan dua nama yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.
Sedangkan dari Gerindra mengajukan empat nama baru cawagub. Yakni, Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
Baca juga: Gerindra Ajukan Nama, PKS Harus Kencang Lobi Parpol di DKI
Dari enam tersebut, akan dipilih dua oleh panitia pemilihan.
"Kalau dia (cawagub) ditaruh dari daerah masuk ke Jakarta kan banyak enggak mengertinya dari pada mengertinya. Problem Jakarta enggak gampang dan harus berani. Kalau cuma jalanin rutinitas dan enggak ada terobosan ya enggak jalan. Janganlah," tegas kader PDI Perjuangan itu.
Menurut Pras, dirinya tidak bisa ikut campur dalam menentukan dua cawagub pada nantinya. Hal itu menjadi kesepakatan antara PKS dan Gerindra.
Karenanya, ia meminta kedua partai pengusung Gubernur Anies Baswedan itu segera menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai cawagub.
"Jadi silakan saja, di dalam forum paripurna itulah yg menetukan siapa si A siapa si B (cawagub). Misalnya, PKS (meminta) harus dua duanya (dari PKS), kita enggak tahu. Harus PKS dan Gerindra," kata Pras.
"Saya enggak ngerti itu kan urusan internal partai pengusung.Dari mereka saja, gue belom dapat kabar terhangat, tapi harus cepat, kasian Pak Anies, belepotan nanti Jakarta ini," pungkasnya. (OL-2)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved