Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan wakil gubernur harus paham mengenai permasalahan yang ada di Ibu kota. Ia menganggap nama-nama calon wakil gubernur (cawagub) yang ada saat ini bukan tokoh Jakarta.
"Saya dari awal selalu bicara bahwa wakil gubernur itu enggak kerja gampang loh. Ini ibu kota! Yang jelas, dia harus mengerti masalah Jakarta. Masa di antara dua partai pengusung enggak ada tokoh-tokoh Jakarta yang kelihatan? Itu masalahnya," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/11).
Ada enam nama cawagub DKI yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. PKS mengajukan dua nama yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.
Sedangkan dari Gerindra mengajukan empat nama baru cawagub. Yakni, Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
Baca juga: Gerindra Ajukan Nama, PKS Harus Kencang Lobi Parpol di DKI
Dari enam tersebut, akan dipilih dua oleh panitia pemilihan.
"Kalau dia (cawagub) ditaruh dari daerah masuk ke Jakarta kan banyak enggak mengertinya dari pada mengertinya. Problem Jakarta enggak gampang dan harus berani. Kalau cuma jalanin rutinitas dan enggak ada terobosan ya enggak jalan. Janganlah," tegas kader PDI Perjuangan itu.
Menurut Pras, dirinya tidak bisa ikut campur dalam menentukan dua cawagub pada nantinya. Hal itu menjadi kesepakatan antara PKS dan Gerindra.
Karenanya, ia meminta kedua partai pengusung Gubernur Anies Baswedan itu segera menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai cawagub.
"Jadi silakan saja, di dalam forum paripurna itulah yg menetukan siapa si A siapa si B (cawagub). Misalnya, PKS (meminta) harus dua duanya (dari PKS), kita enggak tahu. Harus PKS dan Gerindra," kata Pras.
"Saya enggak ngerti itu kan urusan internal partai pengusung.Dari mereka saja, gue belom dapat kabar terhangat, tapi harus cepat, kasian Pak Anies, belepotan nanti Jakarta ini," pungkasnya. (OL-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved