Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
USULAN Penyertaan Modal Daerah (PMD) di Tahun Anggaran 2020 yang diajukan delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai Rp11,16 triliun
PT Jakarta Propertindo mengajukan anggaran sebesar Rp5,17 triliun. Lalu PDAM Jaya mengajukan usulan PMD sebesar Rp1,77 triliun, Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rp999,88 miliar dan PT Food Statsiun Tjipinang Jaya Rp150 miliar.
Kemudian, PT Jakarta Tourisindo Rp92,2 miliar, PT MRT Jakarta Rp2,6 triliun dan Perumda Pasar Jaya Rp337,57 miliar.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan saat ini masih dilakukan pembahasan dan pendalaman mengenai perlu tidaknya BUMD tersebut diberikan PMD.
"Pembahasan PMD untuk PT Jakarta Torisindo, PDAM Jaya dan PT Jakarta Propertindo akan dilakukan hari ini," kata Aziz di Jakarta, Rabu (6/11).
Baca juga: Soal Aibon, PAN DKI: Masih Banyak PR soal Transparansi Anggaran
Pembahas PMD untuk Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya PD Dharma Jaya, PT MRT Jakarta dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya sudah dibahas kemarin.
Aziz mengapresiasi kinerja BUMD karena ada kemajuan dalam mewujudkan kinerja Pemprov DKI. Jakpro misalnya sudah menyiapkan rancangan sirkuit untuk balapan mobil listrik Formula E.
"Kita perlu mendukung lagi. Mulai dari pangan bersubsidi, transportasi dan yang menyangkut kehidupan rakyat kecil. Ini perlu diutamakan karena langsung berdampak kepada masyarakat," tuturnya.(OL-5)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
"Jadi, lem aibon baru puncaknya saja dari gunung es, permasalahan transparansi dan akuntabilitas anggaran DKI," ungkap Zita
"Lalu pembelian tenis meja Rp8,9 miliar, ballpoint yang beredar kan anggaranya Rp124 miliar, tapi setelah kita sisir totalnya Rp579 miliar," ungkap Misbah
Hasil survei menyebutkan, mayoritas publik menilai bahwa pengunggahan video rekaman rapat Pemprov DKI Jakarta mendapatkan respons baik dari masyarakat dengan kepuasan sebesar 70%.
Menurutnya, hal ini kontradiksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saaat diminta melakukan penghematan dalam anggaran 2020.
KPK bisa juga terlibat dalam proses pencegahan korupsi. Hal ini sebenarnya bisa dijadikan peluang bagi Pemprov DKI untuk menguatkan kapasitas birokrasi serta sistem penganggar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved