Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
USULAN Penyertaan Modal Daerah (PMD) di Tahun Anggaran 2020 yang diajukan delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai Rp11,16 triliun
PT Jakarta Propertindo mengajukan anggaran sebesar Rp5,17 triliun. Lalu PDAM Jaya mengajukan usulan PMD sebesar Rp1,77 triliun, Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rp999,88 miliar dan PT Food Statsiun Tjipinang Jaya Rp150 miliar.
Kemudian, PT Jakarta Tourisindo Rp92,2 miliar, PT MRT Jakarta Rp2,6 triliun dan Perumda Pasar Jaya Rp337,57 miliar.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan saat ini masih dilakukan pembahasan dan pendalaman mengenai perlu tidaknya BUMD tersebut diberikan PMD.
"Pembahasan PMD untuk PT Jakarta Torisindo, PDAM Jaya dan PT Jakarta Propertindo akan dilakukan hari ini," kata Aziz di Jakarta, Rabu (6/11).
Baca juga: Soal Aibon, PAN DKI: Masih Banyak PR soal Transparansi Anggaran
Pembahas PMD untuk Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya PD Dharma Jaya, PT MRT Jakarta dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya sudah dibahas kemarin.
Aziz mengapresiasi kinerja BUMD karena ada kemajuan dalam mewujudkan kinerja Pemprov DKI. Jakpro misalnya sudah menyiapkan rancangan sirkuit untuk balapan mobil listrik Formula E.
"Kita perlu mendukung lagi. Mulai dari pangan bersubsidi, transportasi dan yang menyangkut kehidupan rakyat kecil. Ini perlu diutamakan karena langsung berdampak kepada masyarakat," tuturnya.(OL-5)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
BKSDN mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan proses penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved