Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengatakan, tujuannya menggunggah mata anggaran janggal ke media sosial untuk mengedukasi publik. Apalagi, dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 tidak bisa diakses masyarakat.
"Kalau saya merasa sebagai anggota DPRD DKI juga kita mempunyai hak untuk mengedukasi ke publik apalagi terkait soal anggaran itu kan. Sehingga apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," ungkap William di Lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11).
William tidak keberatan jika anggaran janggal yang dipublikasi oleh dia kemudian dipermasalahkan dan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
"BK juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dengan laporan tersebut. Jadi proses yang memang harus dilalui. Ini prosedural," katanya.
Meski demikian, lanjut William, dirinya dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tidak surut langkah untuk mengungkap anggaran janggal walau sudah dilaporkan.
"Kalau soal prinsip transparansi anggaran, kami enggak bisa tolerir. Jadi itu udah jadi sikap politik PSI bahwa anggaran harus transparan sejak perencanaan. Jadi walau banyak laporan atau kritik soal kami, kami enggak akan goyah kalau soal prinsip transparansi anggaran," ujarnya.
Baca juga: Politisi PDIP Minta Bekas Pohon Angsana di Cikini Diganti Kurma
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politikus PSI, William Aditya Sarana, ke BK DPRD DKI.
William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.
William menambahkan, meski dia diperiksa BK DPRD DKI, tapi sesuai janji pihaknya tetap buka anggaran janggal ke publik.
Sugiyanto menilai, William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan, Sugiyanto, di Jakarta, Selasa (5/11) lalu.
Karena pengaduan itu, William kemudian diperiksa BK soal aduan ini pada tadi siang. (OL-1)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved