Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI D DPRD DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta sepakat untuk memangkas anggaran pembangunan trotoar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2020.
Anggaran pembangunan trotoar dipangkas Rp204 miliar dari usulan awal senilai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, anggaran pembangunan trotoar yang disetujui pada 2020 sebesar Rp996 miliar.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan, awalnya untuk mengefisiensi anggaran, pihaknya memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan trotoar pada dua paket.
Pembangunan trotoar yang dibatalkan pada paket satu yakni Jl Suprapto dan Jl Kebon Sirih. Sementara yang dibatalkan pada paket dua yakni Jl Balap Sepeda.
Baca juga: Soal Aibon, BK DPRD DKI belum Putuskan Nasib William PSI
"Paket satu kami efisiensi, kami kurangi sekitar Rp152,4 miliar, kemudian paket dua dikurangi total Rp51,6 miliar. Jadi total efisiensi senilai Rp204 miliar," ujar Hari dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11).
Komisi D DPRD DKI menyetujui usulan Dinas Bina Marga.
"Setuju ya? Berarti penurunan Rp204 miliar, baik, kami setujui," kata Wakil Ketua Komisi D, Nova Harivan Paloh, sambil mengetuk palu.
Dalam rapat sebelumnya, Komisi meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta memangkas anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp1,2 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Sebab masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membutuhkan anggaran untuk program yang lebih prioritas. (OL-1)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Petugas PPSU dan Gulkarmat Membersihkan Trotoar
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), mengeluarkan peraturan dengan melarang para penjual hewan kurban untuk tidak berjualan di trotoar.
Trotoar yang ada di wilayah Sudirman Thamrin akan dijadikan sebagai percontohan bagi pembangunan trotoar selanjutnya.
Pemerintah memiliki alasan tersendiri memilih Kemang sebagai tempat pertama yang trotoarnya akan direvitalisasi. Apalagi, Kemang selalu ramai bahkan di akhir pekan. Di sisi lain, Kemang bisa menyebabkan kemacetan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan revitalisasi trotoar akan membangkitkan geliat ekonomi setempat.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menjadikan kawasan Kemang, Jakarta Selatan, menjadi area yang ramah pejalan kaki.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved