Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menuturkan pemanggilan terhadap politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya untuk meminta klarifikasi terkait sikap kritisnya tentang anggaran pengadaan lem aibon.
Selanjutnya, BK DPRD DKI Jakarta akan melakukan rapat lagi untuk menyepakati rekomendasi dan melaporkannya kepada pimpinan.
"Iya, setelah klarifikasi dari yang bersangkutan, Badan Kehormatan akan melakukan rapat lagi untuk menyepakati rekomendasi dan melaporkan rekomendasi ini kepada pimpinan dewan," kata Achmad Nawawi, Selasa (12/11).
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi. (MI/Putri Yuliani)
Secara umum, lanjutnya, anggota Badan Kehormatan menilai sikap kritis yang disampaikan William adalah baik tapi harus memahami kesejajaran pemerintah daerah dengan anggota dewan yang mengatur tentang mekanismenya.
"Hampir semuanya sama pendapatnya, kritis itu kewajiban anggota dewan. Artinya, pada saat ada pengajuan program dari gubernur ternyata programnya tidak prorakyat, wajib kita kritisi. Itu kewajiban kami. Hanya memang diingatkan jangan lupa menurut undang-undang, kita itu sejajar dengan Pemprov, sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Ada mekanisme kapan dan di mana untuk menyampaikannya," ungkapnya.
Baca juga: William Jelaskan Soal Lem Aibon kepada BK DPRD
Menurutnya, dalam kasus William terdapat tiga rekomendasi yang diatur dalam tata tertib namun kecil kemungkinan menjadi pelanggaran kode etik berat.
"Keputusannya belum ada. Tapi pandangan pribadi saya belum tentu menjadi keputusan BK. Menurut saya nggak bakal sampai pelanggaran etik berat, mungkin paling berat pelanggaran tertulis, tapi kami belum putuskan," tuturnya
William Aditya memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) Selasa (12/11). Dia tiba di BK DPRD DKI Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam pemanggilan tersebut, William dicecar berbagai pertanyaan terkait unggahan anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar di media sosial beberapa waktu lalu.(OL-5)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja merampungkan kongres dalam waktu yang berdekatan.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
PSI yang dahulu berlogo mawar dalam kepalan sebuah tangan mengganti gambarnya dengan gajah.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved