KETUA Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menuturkan pemanggilan terhadap politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya untuk meminta klarifikasi terkait sikap kritisnya tentang anggaran pengadaan lem aibon.
Selanjutnya, BK DPRD DKI Jakarta akan melakukan rapat lagi untuk menyepakati rekomendasi dan melaporkannya kepada pimpinan.
"Iya, setelah klarifikasi dari yang bersangkutan, Badan Kehormatan akan melakukan rapat lagi untuk menyepakati rekomendasi dan melaporkan rekomendasi ini kepada pimpinan dewan," kata Achmad Nawawi, Selasa (12/11).
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi. (MI/Putri Yuliani)
Secara umum, lanjutnya, anggota Badan Kehormatan menilai sikap kritis yang disampaikan William adalah baik tapi harus memahami kesejajaran pemerintah daerah dengan anggota dewan yang mengatur tentang mekanismenya.
"Hampir semuanya sama pendapatnya, kritis itu kewajiban anggota dewan. Artinya, pada saat ada pengajuan program dari gubernur ternyata programnya tidak prorakyat, wajib kita kritisi. Itu kewajiban kami. Hanya memang diingatkan jangan lupa menurut undang-undang, kita itu sejajar dengan Pemprov, sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Ada mekanisme kapan dan di mana untuk menyampaikannya," ungkapnya.
Baca juga: William Jelaskan Soal Lem Aibon kepada BK DPRD
Menurutnya, dalam kasus William terdapat tiga rekomendasi yang diatur dalam tata tertib namun kecil kemungkinan menjadi pelanggaran kode etik berat.
"Keputusannya belum ada. Tapi pandangan pribadi saya belum tentu menjadi keputusan BK. Menurut saya nggak bakal sampai pelanggaran etik berat, mungkin paling berat pelanggaran tertulis, tapi kami belum putuskan," tuturnya
William Aditya memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) Selasa (12/11). Dia tiba di BK DPRD DKI Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam pemanggilan tersebut, William dicecar berbagai pertanyaan terkait unggahan anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar di media sosial beberapa waktu lalu.(OL-5)
