Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan petani dengan cara melakukan intervensi kebijakan yang berpihak kepada petani.
Saat ini telah terjadi revolusi pasar yang signifikan, karena respons konsumen terhadap produk dan perdagangan, serta edukasi, telah berubah drastis.
Esensi yang paling disorot anggota DPR adalah dana talangan karena belum diatur regulasi.
Komisi X DPR RI menilai sektor pariwisata tergolong kompleks dan sulit dikontrol. Sehingga, Gugus Tugas Covid-19 perlu menyiapkan skema khusus untuk sektor pariwisata.
"Ikut pemerintah. Karena RUU tidak akan bisa dibahas tanpa persetujuan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Rabu, (17/6).
Kowani mendesak agar RUU Perlindungan Tenaga Kerja segera disahkan. Sebab RUU tersebut sudah digulirkan sejak 2004 dan hingga kini belum diketahui nasibnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa pemerintah saat ini dalam tahap melakukan perbaikan dan perawatan alutsista secara maksimal.
Ketua Timwas DPR RI itu di hadapan awak media menyatakan Kemensos bersama jajaran Pemerintah Daerah harus terus menerus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos).
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay memuji langkah Mahfud MD yang menghentikan pembahasan karena respons negatif masyarakat.
Tiga Ormas Islam besar. MUI, NU dan Muhammadiyah mengapresiasi pemerintah menunda pembahasa RUU Haluan Ideologi Pancasila yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Protokol kesehatan harus dibuat serinci mungkin dan mudah dipahami semua pihak.
Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, mengatakan tes dilakukan oleh Komisi I secara tertutup.
Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
Proses RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih panjang. DPR masih menunggu surat presiden (surpres) diserahkan.
"Kita tidak ingin peristiwa jatuhnya pesawat atau helikopter kembali terjadi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil. Namun juga meninggalnya para perwira TNI yang terlatih."
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2021 harus disusun secara cermat dan hati-hati.
Menurut Hatifah, kebijakan Pemerintah ini menomorsatukan keselamatan siswa, agar terhindar dari virus Covid-19.
DPR meminta agar RAPBN TA. 2021 bisa menjadi kebijakan fiskal yang mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial serta menjadi momentum berbagai reformasi kebijakan pembangunan.
Baleg DPRRI harus secara demokratis memperhatikan suara rakyat tersebut. Kalau RUU HIP itu tetap akan dibahas, alasan utamanya ialah dalam rangka melaksanakan aspirasi Rakyat.
PANDEMI covid-19 tidak hanya melahirkan tantangan baru, tapi juga sekaligus peluang baru dalam kegiatan ekonomi dan dunia usaha.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved