Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha, mengatakan peristiwa jatuhnya pesawat jet tempur BAe Hawk 209 milik TNI AU pada Senin (6/6/) yang waktunya cukup berdekatan dengan jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI AD menunjukkan ada masalah pada perawatan alutsista TNI. Hal ini harus menjadi perhatian serius Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Perawatan sangat penting mengingat alutsista kita saat ini banyak yang bermasalah di antaranya karena banyak alutsista yang sudah berumur dan minimnya suku cadang.
"Kita tidak ingin peristiwa jatuhnya pesawat atau helikopter kembali terjadi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil. Namun juga meninggalnya para perwira TNI yang terlatih," ujar Syaifullah, dalam keterangan pers, Selasa, (16/6).
Ia mengatakan pesawat dan helikopter atau kendaraan militer lainnya yang digunakan TNI harus dipastikan benar-benar mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.
"Kemenhan harus memastikan bahwa pembelian alusista dan suku cadangnya benar-benar yang berkualitas, dan sesuai dengan medan tempur dan pertahanan di Indonesia," ujarnya.
Baca juga: DPR Desak Audit Alutsista TNI
Diungkapkan Syaifullah, saat ini di semua matra TNI, masalah perawatan menjadi hal serius. Karena keterbatasan perawatan membuat banyak alutsista yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akan menurunkan kemampuan tempur yang juga akann berimbas pada menurunnya keselamatan anggota TNI.
Manurut Syaifullah salah satu kendala klasik pada perawatan dan pengadaan alutsista adalah keterbatasan anggaran pertahanan yang masih yaitu sebesar Rp131 triliun atau masih di bawah 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal idealnya anggaran pertahanan tidak kurang dari 1,5% dari PDB.
"Saya melihat Kemenhan sudah berusaha memaksimalkan anggaran yang sudah ada. Di antaranya dengan menekan adanya mafia perdagangan alutsista, sehingga harga beli bisa lebih murah dibanding sebelumnya," tutupnya. (A-2)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved