PENCAIRAN dana hutang pemerintah, dana talangan dan dana penyertaan modal negara (PMN) mengundang reaksi publik. Karena itu, di era norma baru Selasa (9/6) DPR langsung mengundang Menteri BUMN Erick Thohir untuk rapat kerja (Raker).
Dalam raker itu Erick Thohir menyampaikan 142 BUMN telah direstrukturisasi menjadi 107 BUMN beberapa waktu lalu, dan kemungkinan akan menjadi 70-80 BUMN. Ia juga menyampaikan bahwa dana pemerintah telah dicairkan ke Kementerian BUMN sebesar Rp143,63 triliun yang terdiri dari pencairan hutang pemerintah 75%, PMN 11 % dan dana talangan 14%. Esensi yang paling disorot anggota DPR adalah dana talangan karena belum diatur regulasi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menanyakan apa kriteria penentuan BUMN yang mendapatkan PMN dan dana talangan? Sebab, sebelum covid-19 pun BUMN telah banyak bermasalah. Apakah BUMN yang bermasalah terus diberikan dana PMN dan dana talangan? Indikator-indikator apa yang dibuat pemerintah, sehingga BUMN mendapatkan PMN dan dana talangan? Bagaimana kinerja BUMN selama ini, karena jika kita lihat BUMN penerima PMN dan dana talangan ada BUMN yang bermasalah sebelum covid-19.
Tidak fair jika kita mengatakan covid-19 menjadi penyebab persoalan BUMN. Bagaimana efektivitas dan efisiensi kinerja BUMN yang menerima PMN maupun dana talangan. Sehingga kita memastikan dana negara tidak menguap seperti pemborosan di BUMN. Kita harus hindari moral hazards. Bagaimana penyaluran dana ke penerima PMN dan talangan? Bagaimana mengatur tempo dan bunga dana talangan itu, mengingat di PP nomor 23 tahun 2020 hal itu belum diatur.
Dalam raker itu Menteri Erick menjelasakan bahwa dana yang dicairkan tersebut adalah hutang pemerintah sebesar Rp108,48 T, PMN sebesar Rp15,5 T dan dana talangan Rp19,5 T. Dana talangan didefenisikan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan ke pemerintah beserta bunga. Dana talangan berfungsi sebagai stimulus modal kerja BUMN dalam jangka pendek. PMN diberikan kepada BUMN yang menjalankan penugasan pembangunan proyek strategis nasional, membantu pemulihan ekonomi nasional kepada sektor menengah dan UMKM, dan terkena covid-19 yang signifikan.
Pencairan hutang pemerintah itu diberikan kepada BUMN yang memiliki tanggung jawab pelayanan publik yang disebut public service obligation (PSO). BUMN yang dicairkan dana hutang pemerintah adalah PLN sebesar RP48,46 triliun, BUMN Karya Rp12,16 T, PT KAI Rp0,30 Triliun, Kimia Farma Rp1 T, Bulog Rp0,56 T, Pertamina Rp40 T, dan Pupuk Indonesia Rp6 Triliun. Total pencairan hutang pemerintah Rp108, 48 triliun.
BUMN penerima PMN adalah Hutama Karya Rp7,5 T, Permodalan Nasional Madani (PMN) Rp1,5 T, Bahana (penjaminan kredit KUR dan UMKM) Rp6 T, dan ITDC Rp0,5 T. Total dana PMN sebesar Rp15,5 T. Dana talangan diberikan kepada Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 T, PT KAI Rp3,5 T, Perumnas Rp0,65 T, Krakatau Steel Rp3 T, Perkebunan Nusantara Rp4 T. Total dana talangan sebesar Rp19,65 T.
Klasterisasi
Restrukturisasi BUMN dasar hukumnya adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi merupakan upaya untuk menyehatkan BUMN memperbaiki kondisi internal, meningkatkan kinerja dan menghasilkan peningkatan nilai tambah melalui pajak dan dividen. Dalam upaya restrukturisasi ini akan dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri BUMN dengan Menteri Keuangan mengenai kerja pelaksanaan tim restrukturisasi BUMN.
Upaya yang sudah dilakukan Menteri BUMN untuk restrukturisasi adalah menyelesaikan penyusunan klasterisasi BUMN. Klasterisasi disusun berdasarkan value core business BUMN. Semula BUMN berjumlah 142 kini berkurang menjadi 107 BUMN, dan direncanakan hanya akan berjumlah 70-80 BUMN.
BUMN dari 27 klaster kini berubah menjadi 12 klaster yang masing masing 6 klaster dipimpin wakil menteri (Wamen). Untuk Wamen 1 mengelola klaster migas dan energi, minerba, perkebunan dan kehutanan, pupuk dan pangan, farmasi dan kesehatan. Sedangkan Wamen 2 mengelola klaster jasa keuangan, jasa asuransi dan dana pensiun, telekomunikasi dan media, pembangunan infrastruktur, pariwisata, logistik, sarana dan prasarana perhubungan.
Publik mempertanyakan untuk apa dana PMN dan dana talangan itu? Menteri Erick menyampaikan dalam persentasenya bahwa PMN diberikan kepada Hutama Karya untuk menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). JTTS merupakan proyek sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja serta pemerataan perekonomian di luar Pulau Jawa. PMN diberikan kepada Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk menjaga keberlangsungan nasabah program Mekar (UMKM khusus wanita pra sejahtera).
Sektor UMKM merupakan pelaku mayoritas di perekonomian nasional, berkontribusi terhadap 57% PDB nasional. PMN diberikan ke Bahana untuk bantuan dalam melakukan perluasan jaminan kredit kepada UMKM dan KUR di tengah pandemi. PMN juga diberikan kepada ITDC (pengembangan kawasan wisata Mandalika dan persiapan motogp 2021) untuk kebutuhan penyelesaian proyek KEK Mandalika (termasuk proyek strategis nasional). Sebelumnya ITDC telah mendapatkan pinjaman dari AIIB sebesar US$248,4 juta.
Dana talangan diberikan kepada Garuda Indonesia dalam rangka melakukan transformasi perusahaan. Dalam kondisi sekarang menurut Menteri BUMN Garuda Indonesia telah berkinerja yang baik, namun kembali mengalami penurunan karena pandemi yang mengakibatkan penurunan jumlah penumpang hingga 95%. PT KAI menerima dana talangan untuk menjaga PT KAI tetap beroperasi untuk pelayanan publik di tengah pandemi. Perumnas menerima dana talangan program penyediaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Krakatau Steel menerima dana talangan memiliki multiplier effect yang sangat luas, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja, pengurangan ketergantungan terhadap impor, dan peningkatan daya saing industri nasional.
Krakatau Steel juga sangat membutuhkan dana talangan untuk mempertahankan pasar dan operasional karena modal kerja yang tergerus akibat penurunan permintaan. PTPN menerima dana talangan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beberapa kebutuhan pokok, pengolahan/perawatan kebun, proses panen serta produksi kebun. PTPN membutuhkan dana talangan untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi bagian dalam supply chain perusahaan, antara lain petani plasma sawit, dan plasma karet.
Pencairan dana ini merupakan isu yang sangat sensitif. Karena itu, menteri BUMN harus mengelola isu ini dengan baik dengan cara terbuka seperti apa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Kita akan menghabiskan energi untuk isu ini jika tidak dijelaskan secara baik dan transparan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan BUMN harus mampu menjadi agent of development. Gde Sumarjaya menekankan BUMN harus gencar mempromosikan cinta produk dalam negeri, BUMN hadir untuk rakyat. Wakil Ketua Komisi VI M Haekal juga mengingatkan bahwa dana talangan ini adalah istilah baru dalam pengelolaan BUMN, karena itu retrukturisasi BUMN harus dikelola dengan baik karena kebutuhan lain masih sangat banyak. Kiranya restrukturisasi ini memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia yang sedang memasuki norma baru atau yang dikenal dengan normal baru.
