Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2021 yang telah dipaparkan oleh pemerintah sebelumnya, namun Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa catatan.
Salah satunya terkait target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang dipatok Pemerintah dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
"Agar penyusunan, perumusan KEM-PPKF lebih teliti, detail, dan tertib dengan pertimbangan ekonomi dunia dan domestik di masa pandemi ini, agar target dan outlook realisasi tidak terlalu besar mengingat pandemi virus korona belum diketahui kapan berakhir dan dampak ke depannya," ujar anggota Komisi XI DPR RI Soepriyatno saat membacakan Pandangan Fraksi Partai Gerindra atas keterangan pemerintah terhadap KEM PPKF Tahun 2021 pada Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Dengan tingginya target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam RAPBN Tahun 2021 tersebut, Fraksi Partai Gerindra khawatir hal tersebut dijadikan alasan defisit yang kian lebar. Hingga kemudian diselesaikan dengan cara kembali meningkatkan rasio utang pemerintah.
Pasalnya, perekonomian domestik dan global masih diliputi perlambatan akibat pandemic Covid-19. Oleh karena itu Fraksi Partai Gerindra berharap angka-angka proyeksi KEM-PPKF Tahun 2021 khususnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak disusun secara over confidence.
Sebagaimana diketahui, pada Sidang Paripurna DPR RI sebelumnya, Selasa 12 Mei 2020, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan KEM-PPKF dengan mematok pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 4,5-5,5%. Inflasi 2-4%, tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,67- 9,56%.
Sementara nilai tukar rupiah dipatok Rp 14.900 hingga Rp 15.300 per dollar AS. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia dipatok dengan harga 40-50 dollar AS per barrel, lifting minyak bumi sebesar 677-737 ribu barrel per hari, Lifting gas bumi sebesar 1 juta-1,17 juta barrel setara minyak per hari. (OL-09)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakni 5% hingga 6%.
Pembiayaan untuk proyek lain tidak sepenuhnya lagi mengandalkan keuangan negara.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021.
Pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian.
DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel.
Dari APBN tahun 2021 telah dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved