Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI X DPR RI meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memantau ketat kesiapan berbagai sektor saat memulai kenormalan baru (new normal.
Selain sekolah, DPR menyoroti skema untuk industri pariwisata sebelum kembali dibuka untuk umum. Anggota Komisi X DPR, Ratih Megasari, menilai Gugus Tugas harus lebih detail dalam menyiapkan skema sektor pariwisata.
Apalagi, industri pariwisata dianggap lebih kompleks dibandingkan sektor pendidikan dan olahraga. “Pariwisata harus ada protokol khusus untuk jenis pariwisata. Harus dibuat detail berdasarkan jenis dan klasifikasi kerawanan wisata,” ujar Ratih dalam rapat virtual, Rabu (17/6).
Baca juga: Pulihkan Sektor Pariwisata, Pemerintah Siapkan Enam Strategi
Ratih mengatakan industri pariwisata memiliki beragam jenis dan segmentasi. Aktivitas wisata juga cenderung lebih sulit dikontrol dibandingkan aktivitas di sektor lain.
“Aktvitas di wisata lebih sulit dikontrol dibandingkan bidang pendidikan atau olahraga. Jarena variabel pengunjungnya sangat bervariasi. Ini yang harus disiapkan oleh Gugus Tugas,” pungkas Ratih.
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menekankan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempersiapkan skema new normal. Terkait sektor pariwisata, koordinasi dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan sejumlah kepala daerah yang memiliki destinasi wisata favorit.
“Kami koordinasi dengan Menparekraf, kepala daerah yang daerahnya tujuan wisata dan juga Menteri LHK. Kegiatan wisata paling tidak dibagi menjadi dua bagian, yakni risiko rendah dan risiko tinggi,” tutur Doni.
Baca juga: Pariwisata Bali Dinilai Paling Siap untuk Dibuka
Dijelaskan Doni, untuk daerah berisiko rendah, kegiatan wisata sudah bisa dimulai. Namun, daerah dan pengelola wisata harus siap dengan pelaksanaan protokol pencegahan covid-19.
Sementara itu, untuk sektor wisata berisiko tinggi, kegiatan belum dapat dilaksanakan. Pemerintah daerah dan pengelola diharapkan lebih gencar menyiapkan protokol pencegahan covid-19, sebelum kembali dibuka.
“Wisata risiko tinggi seperti Bali. Ini jangan dulu dibuka. Kami ingin Bali juga dapatkan sebuah konsep beda dengan daerah lain. Perlu dibangun bandara dan pelabuhan dengan mesin PCR yang banyak,” tandasnya.(OL-11)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved