Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Larangan Berjilbab di RS, DPR: Pemerintah Harus Segera Cek

Dugaan pelarangan penggunaan jilbab di rumah sakit dikuatkan dengan surat protes seorang dokter yang kemudian viral di media sosial. 

Bila Kotak Kosong Menang, Komisi II DPR: Harus Pilkada Ulang

Terlebih di Undang-Undang Pilkada belum diatur tegas terkait konsekuensi bila kotak kosong menang.

BSSN Dukung Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI

Pembentukan angkatan siber TNI memang diperlukan jika melihat tantangan di dunia internasional

Pansus Angket Haji gelar rapat tertutup dengan PIHK

Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI menggelar rapat secara tertutup dengan 12 penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/8).

Jamin Keamanan Saksi, Pansus Angket Haji Gandeng LPSK

Kehadiran LPSK akan memberikan perlindungan dalam bentuk fisik semisal menyediakan safe house dan pengawalan melekat hingga pendampingan hukum bagi para saksi

Indonesia - Afrika Sepakati Kerja Sama Penanganan Wabah Mpox

Indonesia dan Afrika melalui kerja sama antar parlemen sepakati penanganan bersama Mpox

DPR Apresiasi Komisi Yudisial atas Pemberhentian Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur

Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, mengapresiasi Komisi Yudisial yang memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga hakim PN Surabaya yang vonis bebas Ronald Tannur.

Komisi X Dorong Audit Bersama untuk Evaluasi Anggaran Pendidikan yang Tidak Terealisasi

Badan Anggaran DPR RI mengungkapkan Rp111 triliun atau 16% dari anggaran pendidikan tahun 2023 tidak terealisasi. 

Toriq Hidayat Kritik Rencana Subsidi KRL Berbasis NIK, Soroti Risiko Kerumitan dan Privasi

Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat, mengkritisi rencana penggunaan NIK sebagai dasar pemberian subsidi KRL Jabodetabek. 

DPR RI Nilai Kemenag Belum Paham Implementasi UU Pesantren

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai pemahaman Kementerian Agama (Kemenag) masih belum maksimal soal Undang-Undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Gala Dinner Sambut Delegasi IAPF, Puan: Forum ini Jadi Babak Baru Hubungan RI-Afrika

DPR RI sebagai tuan rumah menjamu para delegasi dengan sambutan makan malam (welcoming dinner) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Sabtu (31/8/24) malam. Secara resmi forum IAPF akan dibuka

Puan Maharani: IAPF Dorong Sinergi Parlemen Indonesia-Afrika

DPR RI akan menjadi tuan rumah bagi Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF), sebuah pertemuan parlemen antara Indonesia dan negara-negara Afrika.

DPR Selesaikan 63 RUU Pada Masa Sidang 2023--2024

KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR bersama pemerintah selama masa sidang 2023–2024 telah menyelesaikan pembahasan 63 RUU untuk disahkan menjadi undang-undang.

DPR Terima Ribuan Aduan Masyarakat, Terbanyak soal Masalah Hukum

KETUA DPR Puan Maharani mengungkapkan DPR menerima ribuan aduan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis baik fisik maupun online melalui website DPR RI.

Berbiaya Politik Tinggi, RUU Perampasan Aset belum Pernah Dibahas

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPRD) disebut belum pernah membahas Rancangan UU (RUU) Perampasan Aset.

Dianggap Kerjakan yang Bukan Wewenangnya, DPR Akan Evaluasi Posisi MK

KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa lembaganya akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam jangka menengah dan panjang

Rapat Paripurna Khusus HUT DPR ke-79

Rapat Paripurna Khusus HUT DPR ke-79

Respons KPK Soal Penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak Secepat RUU Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara atas kondisi ersebut. Lembaga Antirasuah itu masih meyakini DPR masih memberikan perhatian dengan RUU Perampasan Aset.

Komisi III Nilai Seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc Tidak Sesuai UU

KOMISI III DPR menolak 12 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial (KY). Para calon hakim itu diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Tekan Penyebaran Virus Mpox, Komisi IX DPR Minta Pintu Masuk ke RI Diperketat dengan Skrining

langkah cepat dan responsif seperti itu perlu diambil untuk menghindari risiko yang lebih buruk terhadap penyebarannya. Ia mengatakan, skrining ketat diperlukan di pintu-pintu masuk negara

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

Ironi Dasamuka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia