Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani berpendapat krisis global yang terjadi saat ini menjadi yang paling berbahaya sejak Perang Dunia II. Hal itu disampaikannya dalam G-20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil, Amerika Selatan.
Puan menjadi pembicara dalam sesi bertajuk Kontribusi Parlemen Terhadap Perang Melawan Kelaparan, Kemiskinan dan Ketimpangan yang digelar pada Kamis (7/11) siang waktu setempat. Ia menyebut, ketegangan geopolitik dimulai dari covid-19, ketidakstabilan ekonomi, maupun perubahan iklim.
Perang dan berbagai konflik, sambung Puan, turut meningkatkan kerawanan pangan dan energi. Ia menyebut hampir 700 juta orang atau 8,5% populasi global di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.
"Kita hidup di zaman ketegangan geopolitik, perang dan konflik yang sedang meningkat. Mungkin ini masa yang paling berbahaya sejak Perang Dunia II. Singkatnya, dunia sedang menghadapi badai secara bersamaan," kata Puan.
Puan menyebut meningkatnya ketegangan geopolitik dan besarnya persaingan antarnegara telah mengalihkan perhatian dunia dari masyarakat miskin. Padahal pengeluaran militer global mencapai US$2,4 triliun pada tahun 2023 atau setara dengan 2,3% PDB global.
Sementara, pada periode yang sama, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah US$223,7 miliar atau kurang dari 10% belanja global militer.
"Meskipun kita tahu bahwa komunitas internasional mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendanaan iklim dan membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya untuk negara-negara berkembang," terang Puan.
Jika dunia dapat mengalokasikan 50% belanja militer global atau sekitar US$1,2 triliun setiap tahun hingga 2030 untuk membantu masyarakat miskin, Puan membayangkan bahwa dunia bakal terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.
Ia berharap P20 dapat mendorong parlemen memperbarui komitmen politik untuk mempertajam alokasi anggaran di setiap negara. Tujuannya, untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera, baik bagi negara besar maupun kecil.
"Kita semua adalah pemimpin politik di negara kita yang dapat membuat perbedaan. Kita dapat mempengaruhi pemerintah di negara kita masing-masing, termasuk mempengaruhi penyelesaian perselisihan dan perbedaan kita dengan cara damai," tandasnya. (Tri/I-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved