Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani berpendapat krisis global yang terjadi saat ini menjadi yang paling berbahaya sejak Perang Dunia II. Hal itu disampaikannya dalam G-20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil, Amerika Selatan.
Puan menjadi pembicara dalam sesi bertajuk Kontribusi Parlemen Terhadap Perang Melawan Kelaparan, Kemiskinan dan Ketimpangan yang digelar pada Kamis (7/11) siang waktu setempat. Ia menyebut, ketegangan geopolitik dimulai dari covid-19, ketidakstabilan ekonomi, maupun perubahan iklim.
Perang dan berbagai konflik, sambung Puan, turut meningkatkan kerawanan pangan dan energi. Ia menyebut hampir 700 juta orang atau 8,5% populasi global di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.
"Kita hidup di zaman ketegangan geopolitik, perang dan konflik yang sedang meningkat. Mungkin ini masa yang paling berbahaya sejak Perang Dunia II. Singkatnya, dunia sedang menghadapi badai secara bersamaan," kata Puan.
Puan menyebut meningkatnya ketegangan geopolitik dan besarnya persaingan antarnegara telah mengalihkan perhatian dunia dari masyarakat miskin. Padahal pengeluaran militer global mencapai US$2,4 triliun pada tahun 2023 atau setara dengan 2,3% PDB global.
Sementara, pada periode yang sama, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah US$223,7 miliar atau kurang dari 10% belanja global militer.
"Meskipun kita tahu bahwa komunitas internasional mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendanaan iklim dan membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya untuk negara-negara berkembang," terang Puan.
Jika dunia dapat mengalokasikan 50% belanja militer global atau sekitar US$1,2 triliun setiap tahun hingga 2030 untuk membantu masyarakat miskin, Puan membayangkan bahwa dunia bakal terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.
Ia berharap P20 dapat mendorong parlemen memperbarui komitmen politik untuk mempertajam alokasi anggaran di setiap negara. Tujuannya, untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera, baik bagi negara besar maupun kecil.
"Kita semua adalah pemimpin politik di negara kita yang dapat membuat perbedaan. Kita dapat mempengaruhi pemerintah di negara kita masing-masing, termasuk mempengaruhi penyelesaian perselisihan dan perbedaan kita dengan cara damai," tandasnya. (Tri/I-2)
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved