Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani berpendapat krisis global yang terjadi saat ini menjadi yang paling berbahaya sejak Perang Dunia II. Hal itu disampaikannya dalam G-20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil, Amerika Selatan.
Puan menjadi pembicara dalam sesi bertajuk Kontribusi Parlemen Terhadap Perang Melawan Kelaparan, Kemiskinan dan Ketimpangan yang digelar pada Kamis (7/11) siang waktu setempat. Ia menyebut, ketegangan geopolitik dimulai dari covid-19, ketidakstabilan ekonomi, maupun perubahan iklim.
Perang dan berbagai konflik, sambung Puan, turut meningkatkan kerawanan pangan dan energi. Ia menyebut hampir 700 juta orang atau 8,5% populasi global di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.
"Kita hidup di zaman ketegangan geopolitik, perang dan konflik yang sedang meningkat. Mungkin ini masa yang paling berbahaya sejak Perang Dunia II. Singkatnya, dunia sedang menghadapi badai secara bersamaan," kata Puan.
Puan menyebut meningkatnya ketegangan geopolitik dan besarnya persaingan antarnegara telah mengalihkan perhatian dunia dari masyarakat miskin. Padahal pengeluaran militer global mencapai US$2,4 triliun pada tahun 2023 atau setara dengan 2,3% PDB global.
Sementara, pada periode yang sama, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah US$223,7 miliar atau kurang dari 10% belanja global militer.
"Meskipun kita tahu bahwa komunitas internasional mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendanaan iklim dan membangun sekolah, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya untuk negara-negara berkembang," terang Puan.
Jika dunia dapat mengalokasikan 50% belanja militer global atau sekitar US$1,2 triliun setiap tahun hingga 2030 untuk membantu masyarakat miskin, Puan membayangkan bahwa dunia bakal terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.
Ia berharap P20 dapat mendorong parlemen memperbarui komitmen politik untuk mempertajam alokasi anggaran di setiap negara. Tujuannya, untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera, baik bagi negara besar maupun kecil.
"Kita semua adalah pemimpin politik di negara kita yang dapat membuat perbedaan. Kita dapat mempengaruhi pemerintah di negara kita masing-masing, termasuk mempengaruhi penyelesaian perselisihan dan perbedaan kita dengan cara damai," tandasnya. (Tri/I-2)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved