Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

RUU Delapan Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-undang (RUU) delapan provinsi ke pembahasan tingkat II atau Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi UU.

DPR Pertanyakan Kemendikbudristek Soal Nasib Guru PPPK

Puti Guntur Sukarno mempertanyakan nasib para guru PPPK yang hingga kini belum memperoleh penempatan kerja usai dinyatakan lulus seleksi dan menerima SK.

DPR Minta KLHK Percepat Audit Kerusakan Lingkungan Akibat 'Deep Sea Tailing' di NTB

DPR mempertanyakan lamanya proses audit lingkungan hidup untuk kegiatan berisiko tinggi (deep sea tailing) atas PT AMNT yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021.

Dibenturkan dengan Budi Gunawan, Arteria Dahlan Tak Terima

Anggota DPR Arteria Dahlan menilai pernyataan Mahfud MD mengancam dan membenturkannya dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. 

Komisi III Berencana Pertemukan Mahfud dan Sri Mulyani karena Ada Perbedaan Data

Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai Rp349 triliun, sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp189 triliun sepanjang 2017-2019.

Ini Pernyataan Mahfud MD yang Bikin Heboh DPR

Dalam RDPU bersama Komisi III, Mahfud mengingatkan para anggota DPR yang hadir mengenai peristiwa pada 2005 dalam dialog antara DPR dan Jaksa Agung.

Pimpinan Komisi III Kecewa Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku sedih Indonesia dicoret oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Komisi III Suarakan Lagi Hak Angket Menyikapi Polemik Rp349 Triliun

KOMISI III DPR kembali menyuarakan hak angket menyikapi polemik transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai lebih dari Rp349 triliun.

Sri Mulyani Dikepung Jaringan Mafia Kemenkeu

ALIRAN  dana mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan diduga merupakan permainan para penjabatnya yang ditutupi sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengetahuinya.

Komisi III Minta Mahfud Klarifikasi tentang DPR Makelar Kasus

Komisi III Minta Mahfud Klarifikasi tentang DPR Makelar Kasus

Sri Mulyani yang Absen dan Mikrofon Pemecah Ketegangan

SUASANA rapat kerja Komisi III DPR bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (29/3) betul-betul diliputi ketegangan. Hampir seluruh anggota Komisi III DPR hadir.

Perdebatan Mahfud MD dengan Habiburokhman DPR soal Makelar Kasus

Mahfud MD menyinggung soal adanya makelar kasus (markus) di DPR. Hal itu disampaikan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR

Fraksi Nasdem: Panen Raya Padi Melimpah, Impor Beras Keputusan Salah Kaprah

Sebagaimana diketahui, kondisi beras pada 2022 mencapai 31,54 juta ton atau naik 0,29% jika dibandingkan pada 2021 yang hanya 31,36 juta ton.

Aneh, MKD DPR Justru Beri Penghargaan kepada Said Abdullah

Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman saat dihubungi, Rabu (29/3) mengatakan peruntukan uang reses menang ditujukan untuk publik dan yang dilakukan Said sudah atau bahkan melebihi anggaran reses.

DPR: UU Perampasan Aset Bisa Bantu Penyelesaian Hak Tagih Aset BLBI

Undang-Undang Perampasan Aset ini perlu kita dorong sehingga apa yang menjadi aset BLBI itu kemarin itu bisa kita rampas oleh negara dengan kondisi kenaikan seperti itu.

DPR Minta Pemerintah Segera Tunjuk Kepala BNPT Baru

Kepala BNPT Komjen. Pol. Boy Rafli Amar genap berusia 58 tahun pada 25 Maret 2023. Untuk diketahui, 58 tahun merupakan batas pensiun perwira tinggi Polri.

Tiga Calon Hakim Agung yang Disetujui DPR Segera Dibawa ke Rapat Paripurna

Calon hakim agung kamar perdata Lucas Prakoso, calon hakim agung kamar Tata Usaha Negara Lulik Tri Cahyaningrum, dan calon hakim agung kamar agama Imron Rosyadi.

Indonesia Berpotensi Kehilangan 39 Medali Emas pada SEA Games 2023

Plt Menpora Muhadjir Effendy mengungkapkan Indonesia berpotensi kehilangan 39 medali emas pada SEA Games ke-32 Kamboja 2023.

KPK: Pernyataan Mekeng Soal Boleh Korupsi asal Kecil sangat Berbahaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan anggota DPR RI Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng yang menyebut pejabat boleh menerima duit haram jika jumlahnya sedikit.

Komnas Haji Apresiasi Kesepakatan Komisi VIII DPR RI dan Kemenag tentang Penambahan Bipih Jemaah Haji 2023

KOMISI VIII DPR RI telah menyepakati penambahan nilai manfaat Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2023 atau 1444 H bagi calon jemaah lunas tunda 2020-2022

Menata Bandul Hubungan Pusat-Daerah

Dari Spirit Idul Fitri ke Transformasi Sosial Ekonomi

Menimbang Keadilan dalam Karat: Apakah Nisab Zakat 14 Karat Lebih Relevan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia