Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Misi Komisi III DPR RI dalam polemik transaksi mencurigakan dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai lebih dari Rp349 triliun dinilai tidak jelas.
Jelang Lebaran, Komisi VII Melihat Kesiapan Pertamina dan PLN Dalam Menjamin Pasokan
Perang argumen antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Komisi III tagih dokumen transaksi janggal dari Mahfud MD
Ada sejumlah perbuatan yang membuat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut hukuman mati.
"Minggu kedua (April), hari, dan tanggal masih dikoordinasikan," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Jumat (31/3).
Sekarang, berkat keseriusan Wali Kota Bogor dalam membangun Perpustakaan Daerah Kota Bogor, pengunjung yang datang pada siang hari sudah bisa mencapai 300 pengunjung.
Inpeksi mendadak ke Pasar Peterongan, Kota Semarang, Tim Komisi IX DPR dengan pendampingan dari perangkat pemerintahan Kota Semarang serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
DPR mendorong Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyebut anggaran yang kala itu disetujui DPR untuk keperluan sebagai tuan rumah mencapai Rp350 miliar.
Penetrasi pengguna internet perangkat digital dan media sosial yang menurut survei tercatat rata-rata di atas 60% dari total populasi penduduk Indonesia.
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan hakim MK minimal berusia 60 tahun,
Sekali lagi, Dedi berharap tak ada kecemasan berlebih mengenai stok dan ketersediaan pangan jelang lebaran mendatang.
Johan Budi SP sempat mengingatkan semua yang ada dalam ruangan Komisi III supaya tidak saling mengancam satu sama lainnya.
Jimly Asshiddiqie meminta ketentuan evaluasi dan pemecatan hakim MK dihapus dalam revisi Undang-Undang (UU) MK.
Sejumlah legislator itu meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dipanggil kembali untuk menjelaskan perbedaan pemaparan data yang disampaikan oleh Mahfud MD.
Publik mengkritik pemanfaatan dana reses anggota dewan sebagai dana kampanye.
Penggunaan hak ini membuat DPR bisa menyelidiki kebijakan maupun pelaksanaan suatu Undang-Undang yang berhubungan dengan hal strategis.
Menurut Sahroni, laporan terkait adanya transaksi mencurigakan yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani sangat berbeda.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved