Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Naik di Awal 2023, Banggar DPR Apresiasi Laporan Keuangan Pemerintah

KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengapresiasi perkembangan pengelolaan keuangan negara yang sangat baik, tercermin dari surplus APBN per April 2023 sebesar Rp234,7 triliun.

"Laporan terbaru yang disampaikan pemerintah atas perkembangan pengelolaan keuangan negara sangat baik," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/5).

Adapun surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6% dari target APBN 2023, sedangkan belanja negara mencapai Rp765,8 triliun atau 25% dari pagu anggaran.

Baca juga: Banggar DPR Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak dan Bea Cukai di Sumut

Menurut Said, realisasi pendapatan negara yang tumbuh 17% dibandingkan periode sama tahun lalu tersebut patut disyukuri, mengingat berbagai harga komoditas ekspor andalan tidak setinggi tahun lalu. Batu bara, minyak sawit mentah, jagung, dan minyak bumi menunjukkan tren penurunan harga.

Di tengah berita miring terkait berbagai kasus pajak oleh oknum pegawai pajak, dirinya turut mengapresiasi para pegawai pajak yang tetap setia dan bekerja keras. Selain itu, kasus pajak yang mencuat tidak menggoyahkan wajib pajak untuk tetap membayar pajak.

"Hal tersebut terlihat dari peningkatan kepatuhan para wajib pajak dimana total surat pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2023 meningkat menjadi 13,49 juta dari tahun lalu sebesar 13,11 juta," ucap dia.

Baca juga: Insentif Kendaraan Listrik Dikritik, DPR: Lebih Memihak Masyarakat Kelas Atas

Dengan kepatuhan wajib pajak dan tumbuhnya perekonomian nasional, penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp688,15 triliun atau 40,05% dari target. Ekonomi yang tumbuh baik, lanjut Said, ikut mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp217,8 triliun atau 49,3% dari target.

Sebaliknya, penerimaan kepabeanan dan cukai masih perlu diupayakan lebih, sebab terjadi pelambatan dan baru terealisasi Rp94,5 triliun atau 31,17% dari target. Di sisi lain, belanja negara terkelola cukup sehat, meskipun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus lebih progresif agar pengeluaran negara memiliki daya ungkit perekonomian yang lebih besar.

Hingga kuartal I 2023, dia menilai kinerja ekonomi nasional memuaskan lantaran mampu tumbuh 5,03%. Capaian ini lebih baik dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga Zona Eropa, dengan pertumbuhan yang masih tertahan rata-rata di bawah 2%.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Jadi Solusi Komprehensif Atasi Kejahatan Ekonomi

"Geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tampak di sektor transportasi dan pergudangan hingga mencapai 15,9% serta hotel dan restoran 11,6%," ujar Said.

Ke depan, kata dia, pemerintah harus bisa memacu lebih pertumbuhan sektor pertanian yang hanya tumbuh 0,3%.

Sejak tiga tahun terakhir pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan yang terus meningkat seperti pembangunan bendungan, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan sebagainya. Pemerintah, dinilainya, juga perlu memacu sektor manufaktur yang tumbuh 4,4% atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar 4,9%. Sektor ini penting untuk melihat dampak lebih jauh dari kebijakan hilirisasi. (RO/S-3)