Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II DPR RI menggelar pertemuan dengan Plh. Wali kota Bandung dan Jajaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) serta Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Bandung, Jawa Barat.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan Komisi II ingin mengecek kesiapan terkait pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 di Kota Bandung.
“Pada 14 Februari 2024 ini banyak sekali dinamikanya, tetapi kita bisa pastikan bahwa Pemilu 2024 itu pasti berjalan. Oleh karena itu, tentu kita harus melihat dari kesiapan dan persiapan kita, apa saja yang harus kita siapkan khususnya di Kota Bandung ini,” ungkap Saan usai memimpin pertemuan di Balai Kota Bandung, Rabu (24/5).
Baca juga: KPK Miris PKPU Baru Bisa Tabrak Aturan Pencabutan Hak Politik Eks Napi Korupsi dari MK
Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga mengatakan bahwa Pemilu kali ini menjadi sejarah pertama yang dalam satu tahun diselenggarakan serempak yakni Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Harus Siapkan Semaksimal Mungkin
"Tentu ini pemilu yang sangat rumit bagi penyelenggara dan tentu bagi pemerintah, apalagi ada Pilkada dan itu pun pasti pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu juga harus menyiapkan diri semaksimal mungkin," ungkapnya.
Baca juga: Pemilu 2024, KPU Makassar Temukan 23 Caleg Ganda dari Sejumlah Parpol
Lebih lanjut, Saan menilai bahwa dari hasil pertemuan tersebut pihak KPU, Bawaslu dan Pemerintah Kota Bandung telah berkolaborasi dengan baik dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyelenggaran pemilu untuk kesiapan tahapan Pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang.
“Baik Pemkot Bandung, KPU Kota Bandung maupun Bawaslu Kota Bandung, mereka sudah berkolaborasi bersinergi untuk menyiapkan semua terkait dengan Pemilu dan juga sudah siap untuk menghadapi Pemilu 2024 yang akan datang,” jelasnya. (RO/S-4)
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada secara serentak pada 2024.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, mengakui perhelatan Pemilu Serentak 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dan transaksional.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
DPR mencermati faktor rentang waktu penyelenggaraan pilkada dengan pilpres dan pileg yang dilaksanakan dalam kurun waktu berdekatan di tahun 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih.
Salah urus sumber daya alam oleh kepala daerah dapat memicu bencana ekologis, sosial, dan ekonomi.
Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved