Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, mengakui perhelatan Pemilu Serentak 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dan transaksional. Menurutnya, hal tersebut terjadi baik pada tataran pemilih hingga para calon yang berkontestasi.
“Pada dasarnya kawan-kawan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang yang luar biasa, karena hampir semua mengatakan pemilu kemarin adalah pemilu yang paling brutal dan paling transaksional,” jelas Dede di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (5/3).
Atas dasar itu, Dede mengatakan perlu adanya revisi UU Pemilu yang bukan hanya menyasar pada sistem metode penghitungan, daerah pemilihan dan masalah ambang batas saja. Melainkan juga potensi politik uang yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Tapi juga masalah-masalah lain seperti money politic-nya, cost of money-nya, kita menganggap itu semakin lama semakin membesar,” kata Dede.
Selain itu, Dede menambahkan bahwa praktik tersebut juga terjadi di beberapa daerah pemilihan (dapil) yang pemilihan Legislatifnya terasa sama dengan Pemilihan Presiden.
“Ada beberapa wilayah yang memang akhirnya terjadi hal-hal transaksional. Nah untuk itu kami mencoba mengundang berbagai stakeholder demokrasi dan pemilu,” pungkas Dede. (Dev/M-3)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved