Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, mengakui perhelatan Pemilu Serentak 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dan transaksional. Menurutnya, hal tersebut terjadi baik pada tataran pemilih hingga para calon yang berkontestasi.
“Pada dasarnya kawan-kawan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang yang luar biasa, karena hampir semua mengatakan pemilu kemarin adalah pemilu yang paling brutal dan paling transaksional,” jelas Dede di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (5/3).
Atas dasar itu, Dede mengatakan perlu adanya revisi UU Pemilu yang bukan hanya menyasar pada sistem metode penghitungan, daerah pemilihan dan masalah ambang batas saja. Melainkan juga potensi politik uang yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Tapi juga masalah-masalah lain seperti money politic-nya, cost of money-nya, kita menganggap itu semakin lama semakin membesar,” kata Dede.
Selain itu, Dede menambahkan bahwa praktik tersebut juga terjadi di beberapa daerah pemilihan (dapil) yang pemilihan Legislatifnya terasa sama dengan Pemilihan Presiden.
“Ada beberapa wilayah yang memang akhirnya terjadi hal-hal transaksional. Nah untuk itu kami mencoba mengundang berbagai stakeholder demokrasi dan pemilu,” pungkas Dede. (Dev/M-3)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved