Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, mengakui perhelatan Pemilu Serentak 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dan transaksional. Menurutnya, hal tersebut terjadi baik pada tataran pemilih hingga para calon yang berkontestasi.
“Pada dasarnya kawan-kawan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang yang luar biasa, karena hampir semua mengatakan pemilu kemarin adalah pemilu yang paling brutal dan paling transaksional,” jelas Dede di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (5/3).
Atas dasar itu, Dede mengatakan perlu adanya revisi UU Pemilu yang bukan hanya menyasar pada sistem metode penghitungan, daerah pemilihan dan masalah ambang batas saja. Melainkan juga potensi politik uang yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Tapi juga masalah-masalah lain seperti money politic-nya, cost of money-nya, kita menganggap itu semakin lama semakin membesar,” kata Dede.
Selain itu, Dede menambahkan bahwa praktik tersebut juga terjadi di beberapa daerah pemilihan (dapil) yang pemilihan Legislatifnya terasa sama dengan Pemilihan Presiden.
“Ada beberapa wilayah yang memang akhirnya terjadi hal-hal transaksional. Nah untuk itu kami mencoba mengundang berbagai stakeholder demokrasi dan pemilu,” pungkas Dede. (Dev/M-3)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved