Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KEMENTERIAN Agama meluruskan kesalahan informasi soal pelunasan biaya haji, saat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, pada 17 Mei 2023 lalu.
Dikatakan Menag, hari itu jemaah haji reguler 2023 seluruhnya telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sebanyak 203.320 jemaah reguler dari 221 ribu kuota jemaah haji 2023, kata Menag, telah melunasi Bipih tersebut.
Ternyata, kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, dari jumlah jemaah yang telah melunasi biaya haji tersebut, terdapat 24.276 jemaah cadangan, bukan dari jemaah reguler. "Hal ini terjadi lantara jemaah reguler tersebut belum mampu melunasi Bipih nya sehingga digantikan," terang Hilman, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (22/5).
Baca juga : Alhamdulillah 100% Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji Reguler
Ia kembali menegaskan, bahwa data yang disampaikan oleh Menag merupakan data kuota jemaah haji 2023 bukan pelunasan Bipih.
"Mengenai data yang disampaikan Pak Menteri itu kuota. Jadi kuota awal yang diberikan kepada jemaah kita yang belum optimal sampai diperpanjang (pelunasannya). Tapi kemudian sejak awal kita sudah menentukan kuota berikutnya dalam bentuk cadangan," tukasnya
Baca juga : 1.035 Calon Jemaah Haji Belum Lunasi Bipih, 23.258 Cadangan Siap Gantikan
Menurutnya saat itu terdapat anomali bahwa 24.276 jemaah haji reguler yang berhak berangkat haji tahun ini tidak melakukan konfirmasi dan tidak mampu melunasi Bipih. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa jemaah cadangan sudah mampu melunasi kekurangan Bipih tersebut.
"Jadi ada anomali bahwa yang berhak masuk berangkat ada banyak lebih dari 20 ribu orang tidak konfirmasi dan melunasi, pada saat yang sama untuk cadangan urutan berikutnya susah melunasi. Jadi ini data yang ada di kami. Jadi yang disampaikan Pak Menteri itu kuota nasional sudah memenuhi," tandas Hilman. (Z-4)
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri sosok yang diduga menjadi otak di balik kasus dugaan korupsi distribusi kuota haji di Kementerian Agama.
Fokus penyidikan KPK diarahkan pada siapa yang memberi perintah serta aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji
Kasus dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) naik ke tahap penyidikan. Sejumlah orang dipastikan menerima uang terkait perkara ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji
ANGGOTA Komisi VIII DPR Sigit Purnomo Syamsuddin Said berharap pemerintah dapat menekan biaya ibadah haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
AMPHURI menyampaikan keprihatinan kepada calon jemaah haji furoda yang tak kunjung mendapatkan visa. PIHK berpotensi menghadapi kerugian yang cukup besar akibat tidak keluarnya visa furoda.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta biaya haji Indonesia bisa lebih murah ketimbang jemaah asal Malaysia.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa persiapan pelaksanaan ibadah haji 2025 telah mencapai 90% dan kloter pertama dijadwalkan berangkat awal Mei 2025.
Kemenag mulai mempersiapkan dokumen-dokumen jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini, yang beriringan dengan masa pelunasan biaya haji 1446 H/2025M
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved