Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo Syamsuddin Said berharap pemerintah dapat menekan biaya ibadah haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Itu menurutnya menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
"PR Bapak Prabowo itu, pertama, bagaimana kemudian biaya ibadah haji ini bisa jauh lebih terjangkau Ini PR," ujarnya kepada pewarta di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8).
Pria yang dikenal dengan sebutan Pasha Ungu itu juga mendorong agar proses transisi penyelenggara haji dari kementerian agama dapat berjalan dengan baik. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal.
Dia juga menyinggung soal kuota haji tahun lalu yang saat ini menjadi masalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasha menekankan agar penyelenggara haji dapat dilakukan dengan tertib tanpa ada penyimpangan.
"Jangan sampai salah-salah. Kita berharap pembenahan lah di penyelenggara ini jauh lebih optimal dan lebih baik," pungkasnya. (H-3)
Video yang beredar tersebut merupakan potongan video lama. Sejauh ini juga tidak ada pernyataan resmi dari Pasha Ungu perihal pengunduran dirinya sebagai anggota DPR.
ANGGOTA Komisi VIII DPR Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau lebih dikenal dengan nama Pasha Ungu menilai polemik mengenai royalti lagu sebagai hal yang wajar
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa kejadian penampilan goyang biduan di panggung peringatan Isra Mikraj di Banyuwangi, Jawa Timur bukan masalah sepele.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid, mengapresiasi langkah KPK terkait penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji.
DPR menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah.
PERSYARATAN perizinan penggalangan dana bagi korban bencana dinilai perlu dilonggarkan agar tidak menghambat gerak cepat solidaritas publik.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendorong Pemerintah Pusat untuk menetapkan bencana di ketiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional untuk banjir Sumatra.
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kegelisahan masyarakat dan pemerintah daerah terkait kuota haji saat ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved