Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

BAM DPR Sampaikan Dukungan Kelanjutan Pembangunan IKN

KETUA Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

DPR RI Perkuat Diplomasi Global dan Transparansi Parlemen lewat Buku Rekomendasi Panja OI & OGP

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) resmi meluncurkan Buku Rekomendasi Panja IO, dan Panja OGP.

DPR Kawal Persiapan Pelaksanaan Haji 2026

PENYELENGGARAAN ibadah haji 2026 akan menjadi ujian perdana bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru terbentuk setelah pemisahan dari Kementerian Agama.

14.000 Rumah di Kabupaten Bogor tidak Layak Huni, Bupati Targetkan Selesai Tiga Tahun

JUMLAH rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bogor, saat ini ada sekitar 14 ribu unit. Angka ini kini jadi perhatian serius, karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga

Temui Pedagang Pasar Batang, Legislator Ini Ditodong Wifi Gratis

Pemasangan wifi ini akan jadi langkah awal. Pedagang tak hanya mengandalkan pembeli yang datang langsung, tapi juga bisa menjangkau konsumen lewat daring.

Revisi UU BUMN: BP BUMN Jadi Otoritas Strategis dan Pilar Kedaulatan Ekonomi

Revisi keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memasuki babak krusial dengan hadirnya gagasan pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Menkeu Purbaya tidak Naikkan Cukai Rokok di 2026, DPR RI Mendukung

Komisi XI DPR RI menyatakan dukungan terhadap keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026.

Lima Warga Yahukimo Tewas oleh KKB, Anggota DPR Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Keamanan

Tindakan KKB tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

Siswa Keracunan, Pimpinan DPR Sebut Pengawasan MBG Harus Ditingkatkan

WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pengawasan MBG harus ditingkatkan menindaklanjuti temuan keracunan MBG di lapangan.

APBN 2026 Jadi Katalisator Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

APBN 2026 dinilai berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui berbagai program-program prioritas yang bermanfaat langsung untuk masyarakat. 

Prabowo Pidato di PBB: Pengakuan Dunia ke Indonesia kian Nyata

Pengakuan dunia kepada Indonesia semakin nyata ketika Presiden Prabowo mendapat kehormatan untuk berpidato di urutan ketiga.

DPR Desak Pemerintah Beri Kebijakan Khusus untuk Petani Gurem

Pertanian masih menjadi penopang utama pangan nasional, namun jutaan petani gurem di Indonesia masih hidup dalam keterbatasan. 

Reforma Agraria: DPR Dukung Pemerintah Rampungkan Redistribusi Tanah

Hingga kini banyak petani Indonesia masih berstatus gurem dengan kepemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektare.

Revisi UU BUMN Penting untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan, rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan kepentingan politik.

Perbaikan Coretax Momentum Modernisasi Perpajakan Nasional

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut positif langkah Kementerian Keuangan yang menargetkan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) dalam waktu dekat.

PDIP Bersikukuh Usulkan Sistem Porporsional Tertutup untuk Pileg

Sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.

Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya

DPR RI resmi menetapkan RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana ke dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026. 

Baleg DPR RI Tetapkan 67 RUU Prolegnas 2026, RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas 2025

Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU. 

DPR Sahkan Perubahan Prolegnas 2025-2029 hingga Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026

Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.

DPR Sahkan APBN Tahun 2026

Adapun postur APBN 2026 yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah meliputi pendapatan negara Rp3153,58 triliun dengan penerimaan dari pajak sebesar Rp2.693,71 triliun.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia